SIM LPPD - Lampiran III.1

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014

KABUPATEN         : BANYUWANGI

NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA CAPAIAN KINERJA PENYUSUN/
PENGISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan ttg ketertiban penataan ruang 1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada Perda Perda No.14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu Ada DPUBMCKTR
2 Rasio Rumah ber-IMB Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya - Jumlah rumah ber-IMB s/d akhir tahun 2014, sebanyak 103,526 unit
- Jumlah seluruh rumah s/d akhir tahun 2014, sebanyak 513,599 unit

20.157 % DPUBMCKTR
3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada Perda RTRW Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 27 Agustus 2012 Ada Bappeda
Peraturan ttg kependudukan 4 Biaya KTP Biaya KTP dalam Perda Gratis Rp. 0 Dispenduk Capil
5 Pengurusan E-KTP Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP - Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP, sebanyak 1,132,316
- Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP, sebanyak 1,277,394

0.886 Dispenduk Capil
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) 6 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2014 dibagi jumlah penduduk x 100% (per 10.000 penduduk) - Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2014, sebanyak 318 orang
- Penduduk pada akhir tahun 2014, berjumlah 1,654,175 orang

192.241 % per 10,000 penduduk Satpol PP
Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS 7 Keberadaan Perda tentang PSK, PKL atau PMKS Ada/tidak ada Perda PSK dan PKL Perda Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketrentraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Ada Satpol PP
Dinsosnakertrans
Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten 8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten Ada/tidak ada Perda Kebersihan Kabupaten Perda no. 09 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Ada DKP
2. KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian laporan kepada pemerintah 9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3 tahun 2010 Tepat/tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan LPPD Tahun 2014 disampaikan pada tanggal 13 Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor 120 /235 /429.012/2015 tanggal 12 Maret 2015 Tepat Bag Pemerintahan
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja 10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Tepat/tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan Laporan Keuangan 2014, disampaikan pada tanggal 30 Maret 2015 sesuai dengan surat pengantar Nomor : 900/1193/429.203/2015 Tanggal, 30 Maret 2015 Tepat BPKAD
11 Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006 Tepat/tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan Laporan Kinerja tahun 2014 disampaikan pada tanggal 26 Maret 2015 sesuai Surat Bupati Banyuwangi Nomor: 900/617/429.013/2015 tanggal 19 Maret 2015 Tepat Bag Organisasi
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 12 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND 1. SPM Bidang Penanaman Modal
2. SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
3. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
4. SPM Bidang Ketahanan Pangan
5.SPM Bidang Perhubungan
6. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika
7. SPM Bidang Lingkungan Hidup
8. SPM Bidang Sosial
9. SPM Bidang Kesehatan
10. SPM Bidang Ketenagakerjaan
11. SPM Bidang Kesehatan
Bag Organisasi
Hubungan antar daerah 13 Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2014 1. MoU No. 120.1/77/012/2009 dan No. 130/1046/429.012/2009 dengan Pemprov Jatim tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
2. MoU No. 188/3970/431.006/2014
No. 188/2170/429.012/2014
dengan Pemkab Situbondo tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
3. PKS No. 120.1/15/012/2014
No. 440/013/429.114/2014
dengan Pemprov Jatim tentang Peningkatan Program Puskesmas, Taman Posyandu dan Kualitas Bayi
4. PKS No : 120.1/80/012/2014
No : 118/175/429.112/2014
dengan Pemprov Jatim tentang Pembiayaan Program Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
5. PKS
No. 188/3971/431.006/2014
No. 188/2171/429.012/2014 dengan Pemkab Situbondo tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
6. MoU No. NK.2/IV-SET/2014
No. 188/819/429.012/2014
dengan Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan Rep.Indonesia tentang Pengembangan Potensi Pariwisata
7. MoU No. 188.45/184/429.012/2014
No. PRJ-4/PW13/3/2014
BPKP Provinsi Jawa Timur tentang Pengembangkan Manajemen Pemerintahan
8 MoU Nomor : 120.1/012/2009
Nomor : 130/1046/429.102/2009 antara Pemprov Jatim dengan Pemkab Banyuwangi tentang Pelayanan Kesehatan Primer
8 MOU Bag Pemerintahan
3. KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah 14 Kesesuaian prioritas pembangunan Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2 - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 11 program
- Prioritas pembangunan yang ada sebanyak 11 program prioritas

100 % Bappeda
Kewenangan 15 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (jumlah urusan wajib di PP 38/2007) x 100% Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2014 (APBD) = 26 urusan

100 % Bappeda
Keuangan 16 Waktu penetapan Perda APBD Tahun 2014 Tepat/tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2014 Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 Tepat Sekwan
17 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada atau tidak adanya Perda ttg pengelolaan keuangan daerah PERDA Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah
Ada BPKAD
18 Belanja untuk urusan pelayanan dasar Jumlah belanja untuk layanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100% - Total Belanja pelayanan dasar Rp. 1,907,702,184,582
- Total Belanja APBD 2014, sebesar Rp. 2,557,268,868,775.41

74.599 % BPKAD
19 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100% - Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2014, sebesar Rp. 396,941,007,241
- Total belanja APBD 2014, sebesar Rp. 2,557,268,868,775.41

15.522 % BPKAD
Pelayanan Publik 20 Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik Tidak Ada Bag Organisasi
Kepegawaian 21 Ratio PNS terhadap penduduk Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk - Jumlah PNS Kabupaten tahun 2014 sebanyak 12,469 orang
- Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2014 sebanyak 1,654,175 orang

0.008 BKD
22 Sistem Informasi Kepegawaian Ada atau tidak adanya database kepegawaian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Ada BKD
Kelembagaan 23 Penataan SKPD Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007 1. Sekretariat = 2 unit
2. Bagian (Setda)= 9 unit
2. Dinas = 16 unit
3. Badan = 9 unit
4. Kantor = 2 unit
5. Rumah Sakit = 2 unit
6. Satpol PP = 1 unit
7. Kecamatan = 24 unit
8. Kelurahan = 28 unit
Bag Organisasi
4. EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan 24 Perda yang ditetapkan Jumlah Perda yang ditetapkan tahun 2014 1. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor1 Tentang Cagar Budaya
2. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor2Tahun 2014 Tentang PenyelenggaraanAdministrasiKependudukanKabupaten Banyuwangi
3. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor3Tahun 2014 TentangTanggungjawabSosial Perusahaan
4. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor4Tahun 2014 TentangPencabutanDuaPeraturan Daerah KabupatenBanyuwangi
5. Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 5 Tahun 2014 TentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor6 Tahun 2014 TentangPenyertaan Modal Daerah KepadaPihakKetiga
7. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor7 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013
8. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor8 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014
9. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor 9 Tahun 2014 TentangBangunanGedung
10. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha TempatHiburan
11. Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 11 Tahun 2014 TentangKetertibanUmumDan Ketentraman Masyarakat Di KabupatenBanyuwangi
12. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor12 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015
13. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor13 Tentang Badan Usaha Milik Desa
14. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor14 Tentang Kesehatan Reproduksi
14 Perda Bag Hukum
Raperda yang diajukan tahun berjalan 25 Raperda yang disetujui DPRD tahun 2014 Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2014 dibagi jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2014 - RAPERDA yang diusulkan tahun 2014, sebanyak 14 RAPERDA
- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014, sebanyak 14 PERDA

100 % Bag Hukum
5. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti 26 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2014 x 100% - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2014, sebanyak 14 keputusan
- Keputusan DPRD dalam tahun 2014, sebanyak 14 keputusan

100 % Sekwan
6. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindak Lanjut Keputusan Bupati 27 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Keputusan Bupati dalam tahun 2014 x 100% - Keputusan Bupati tahun 2014, sebanyak 875 keputusan
- Keputusan Bupati tahun 2014 yang ditindaklanjuti, sebanyak 875 keputusan

100 % Bag Hukum
Tindak Lanjut Peraturan Bupati 28 Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Peraturan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2014 x 100% - Peraturan Bupati dalam tahun 2014, sebanyak 41 Perbup
- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 41 Perbup

100 % Bag Hukum
7. KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Perda yang dibatalkan 29 Jumlah Perda yang dibatalkan Jumlah Perda yang dibatalkan dibagi Jumlah Perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% - Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 Perda
- Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 14 Perda

0 % Bag Hukum
8. INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH Perda tentang konsultasi publik 30 Keberadaan Perda/Perbup tentang konsultasi publik Ada/tidak ada Perda/Perbup Tidak Ada Bag Hukum
Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik 31 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, Ada/tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Perbup Media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik :
1. Akses informasi secara online sekaligus pengaduan melalui website/situs resmi Pemkab Banyuwangi (www.banyuwangikab.go.id)
2. Pengaduan melalui SMS Centre : 082131545555
3. Talk show (kerjasama dengan radio)
4. Pengumuman di mass media
5. Mobil keliling
6. Media Promosi Outdoor (Banner/Spanduk)
7. Leaflet/Brosur
8. Majalah "Banyuwangi Magazine" danBuku "Banyuwangi Punya Cerita"
9. Layanan melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter
Ada Bag Humas
9. TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL Serapan dana perimbangan 32 Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2014 sebesar Rp. 1,387,611,468,719
- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 1,404,484,226,034

98.799 % BPKAD
Alokasi belanja pada APBD dari DAU 33 Belanja publik terhadap DAU Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100% - Belanja langsung APBD tahun 2014, sebesar Rp. 486,446,322,959
- DAU Tahun 2014, sebesar Rp. 1,254,496,229,000

38.776 % BPKAD
Alokasi belanja pada APBD 34 Belanja langsung terhadap total APBD Jumlah belanja langsung dibagi APBD x 100% - Total Belanja langsung APBD tahun 2014, sebesar Rp. 1,201,441,119,126
- Total Belanja APBD Tahun 2014, sebesar Rp. 2,557,268,868,775.41

46.981 % BPKAD
10. INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (realisasi) Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100% - PAD APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. 283,498,190,181.03
- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. 2,299,307,896,458.18

12.33 % BPKAD
11. EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) 36 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah Jenis opini BPK terhadap hasil Lapkeu Daerah untuk 2 tahun terakhir - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2013, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2014, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
Opini tahun 2012 = WTP
Opini tahun 2013 = WTP
BPKAD
Besaran SILPA 37 Rasio SILPA terhadap total pendapatan Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% - SILPA Tahun 2014, sebesar Rp. 334,447,460,074.51
- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. 2,342,478,181,081.75

14.278 % BPKAD
Realisasi belanja 38 Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD x 100% - Realisasi Belanja Tahun 2014, sebesar Rp. 2,299,307,896,458.18
- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2014, sebesar Rp. 2,557,268,868,775.41

89.913 % BPKAD
Pengawasan Inspektorat Kabupaten 39 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2014 - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2013, sebanyak 590 temuan
- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 683 temuan

86.384 % Inspektorat
12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Peta potensi daerah 40 Rasio realisasi PAD 2014 terhadap potensi PAD 4 Jumlah realisasi PAD 2014 dibagi dengan potensi PAD - Realisasi PAD Tahun 2014, sebesar Rp. 283,326,689,233.03
- Potensi PAD pada APBD Tahun 2014 APBD, sebesar Rp. 225,108,843,353.75

125.862 % Dispenda
Peningkatan PAD 41 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100%
(PAD 2014 - PAD 2013) : PAD 2013 x 100%
- Total PAD pada Tahun 2014, sebesar Rp. 283,488,703,181.03
- Total PAD pada Tahun 2013 sebesar Rp. 188,235,877,421.86

50.603 % Dispenda
13. TEROBOSAN/INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penghargaan 42 Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2014 Jumlah penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2014 1. Bidang Kesehatan - Penghargaan Peduli Peningkatan status Gizi Anak dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur
2. Bidang Inovasi Daerah - Penghargaan People Of The Year 2013 dari Harian Sindo yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri
3. Bidang Ekonomi Kreatif - penghargaan Peringkat 1 (satu) Kabupaten Terbaik kategori Ekonomi Kreatif dari Majalah Sindo Weekly yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri
4. Bupati Banyuwangi - Penghargaan Tokoh Perubahan Republika Tahun 2013 dari Haruan Republika
5. Bidang Pembangunan Daerah - Penghargaan Pangrita Nusantara Tahun 2014 oleh Bappenas yang diserahkan oleh Kepala Bappenas
6. Bidang Teknologi informasi - Penghargaan Peringkat 1 (satu) Indonesia Digital Society Award (IDSA) dari MarlPlus Inc. yang diserahkan oleh Menkominfo
7. Bidang Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi meraih Predikat tertinggi dalam penilaian BPK yaitu opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur
8. Bidang Kemiskinan Penghargaan Peringkat 1 (satu) Pro Poor Award dari Bapemas Jatim yang diserahkan oleh Gubernur Jatim
9. Bidang Pembangunan Daerah Penghargaan Satya lencana Pembangunan dari Bappenas yang diserahkan oleh Presiden RI
10. Bidang Pariwisata - Penghargaan Kategori Tourism Development dari Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements yang diserahkan oleh Presiden EAROPH Recognition
11. Bupati Banyuwangi Penghargaan Peringkat 1 (satu) Inspiring Young Leader (IYL) 2014 dari beritasatu.com Diserahkan oleh Jokowi
12. Bidang Lalu Lintas Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Kota Sedang dari Kementerian Perhubungan yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan
13. Bidang Keuangan - Penghargaan atas diraihnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi yaitu opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan
14. Bidang Pendidikan Penghargaan Anugrah aksara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
15. Bidang Olagraga Penghargaan Kabupaten Peduli Olahraga dari Dispora Jatim Yang diserahkan Oleh Gubernur Jatim
16. Bidang Lingkungan Penghargaan Peringkat 1 (satu) Penanaman 1 Milyar Pohon dari BLH Jawa Timur yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur
17. Bidang Infrastruktur Penghargaan Peringkat 2 (dua) Tertib Pemanfaatan Jalan dari Dinas PU Jawa Timur yang Diberikan Oleh Gubernur Jawa Timur
18. Bidang Kesehatan - Penghargaan Peringkat 2 (dua) Kabupaten Sehat dari Dinas Kesehatan jawa Timur yang diserahkan oleh Gubernur Jatim
19. Bidang Pendidikan Penghargaan Peringkat 2 (dua) Perpustakaan Inovatif dari kantor Perpustakaan Jawa Timur yang diserahkan oleh Gubernur Jatim
20. Bidang Pendidikan - Penghargaan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dari LPPKS yang diserahkan oleh Ketua LPPKS
21. Bupati Banyuwangi Penghargaan Prominent Figure with positive sentiment in social media dari Majalah Marketing dan Frontier yang diserahkan oleh Ketua Yayasan
22. Bidang Pariwisata - Penghargaan Travel Club Tourism Award (TCTA) kategori "The Most Improved-Silver" untuk kemajuan pembangunan sektor pariwisata Banyuwangi dari El John Foundation yang diserahkan oleh Ketua Kadin
23. Bidang Inovasi Daerah - Penghargaan Peringkat 1 (satu) JPIP Award Grand Category, Daerah dengan profil paling menonjol di bidang performa politik dari JPIP yang diserahkan oleh Menpan RB
24. Bidang Inovasi Daerah - Penghargaan Peringkat 1 (satu) JPIP Award Grand Category, Daerah dengan profil paling menonjol di bidang akuntabiltas public dari JPIP yang diserahkan oleh Menpan RB
25. Bidang Infrastruktur Penghargaan Peringkat 1 (satu) Penyelenggaraan Penataan Ruang Terbaik se Indonesia dari Kementerian PU yang diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang
26. Bidang Koperasi Penghargaan Kabupaten Penggerak Koperasi tahun 2014 dari Kementerian Koperasi dan UKM yang diserahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM
27. Bidang Inovasi daerah Penghargaan Peringkat 1 (satu) Marketing Champion 2014 (for the Government Sector) dari MarkPlus Inc. yang diserahkan oleh Menteri Pariwisata
28. Bidang Pariwisata Penghargaan Peringkat 1 (satu) Indonesia Mice Award kategori "Person of the Year" dari Majalah Venue yang diserahkan oleh Menteri Pariwisata
29. Bidang Pariwisata Penghargaan The Real Wonder of The World Certificate of Recognition (Kawah Ijen) dari Indonesia WOW yang diserahkan oleh Hermawan Kertajaya
30. Bidang Sosial Penghargaan Transmigration Award dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang diserahkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
30 penghargaan Bag Humas
Pengadaan barang dan jasa 43 Keberadaan E-procurement Ada/tidak ada ada, penerapan E-Procurement diterapkan mulai bulan Maret Tahun 2010 Ada Bag Pembangunan
Daya saing daerah 44 Jumlah persetujuan investasi Jumlah izin investasi dalam tahun 2014 1. Izin PMDN;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan/ Investasi Daerah
1,593 izin BPPT

1 Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili di kawasan pemukiman maupun rumah liar yang berdomisili di kawasan lindung.
2 Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
3 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK
4 Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD