v2.0
|

Berita SKPD

RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
31-07-2017 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana .

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi,Kebijakan, Program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Banyuwangi dalam RPJMD dan merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerjayang efektif dan efisien.

Akhir kata dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA), semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi (khususnya) dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (umumnya).

 

Banyuwangi,   Oktober  2016

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

                     

 

Drs. H. MUHAMAD PUA JIWA, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 198603 1 130

 

DAFTAR  ISI

 

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………….i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………   2

PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………………….    4

1.1.   Latar Belakang …………………………………………………………………………………………4

1.2.   Landasan Hukum ……………………………………………………………………………………...   3

1.3.   Maksud dan Tujuan…………………………………………….......................................................4

1.4.   Sistematika Penulisan………………………………………………………………………………6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI  ……………...     8

2.1.   Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan  Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi ……………………………………………     8

2.2.   Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi …………..……………………………………………………………….  27

2.3.   Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi …………………………………………………………………………...  30

2.4.   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi …………………..   36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …………………………... 41

3.1.   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi ………………………………………………………………………………………………………………… 41

3.2.   Telaahan Visi, dan Misi Kabupaten Banyuwangi 2016-2021  ……………………… 46

3.3.   Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi ……………………….. 65

3.4.   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……74

3.5.   Penentuan Isu-Isu Strategis …………………………………………………………………….... 79

BAB IV  VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN…………………………………………………………….97

4.1.   Visi dan Misi  ……………………………………………………………..…………………………….. 97

4.2.   Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahDinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi ……..…………………………..………  101

4.3.   Strategi dan Kebijakan  …………………………………………………………………………... 106

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF  …………………………………………………………………………………………………………. 114

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  …………………………………………………………………………………………….….  122

BAB VII PENUTUP  ………………………………………………………………………………………………  126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Renstra SKPD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi dan Rencana Kerja SKPD.

Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, dalam penyusunan Renstra maka diperlukan sinergi dari berbagai tahapan-tahapan penyusunan diantaranya dari proses persiapan, penyusunan sampai pada proses rancangan dengan memperhatikan berbagai elemen pendukung dengan mengacu pada Visi, Misi Kepalah Daerah dan Wakil Kepalah Daerah Banyuwangi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia“yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021.

RPJMD Kabupaten Bayuwangi 2016 – 2021 secara lugas memuat sasaran-sasaran, arah kebijakan dan program mendasar yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan potensi, hambatan dan peluang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa orientasi program yaitu:

  1. Program Perlindungan Perempuan dan Anak.
  2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak.
  3. Program Peningkatan Peranserta dan Kesertaan Gender dalam Pemberdayaan.
  4. Program Keluarga Berencana.
  5. Program Pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
  6. Program Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
  7. Program Pengendalian Penduduk.
  8. Program Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

 

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusiamaupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Review Renstra ini juga menjadi suatu bentuk penyempurnaan sebagai dasar atau pijakan atas penyusunan renstra yang akan datang. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

 

  1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun  2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.
  5. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara   Nomor  20 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

 

  1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Bnayuwangi Tahun 2005 – 2025.
  2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
  4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.
  6. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi  Tahun 2016 -2021 adalah:

  1. Merupakan serangkaian rencana strategis, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan, mengidentifikasikan dan mengekplorasi berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada perkembangan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  2. Untuk memahami kondisi dan status pencapaian kinerja di masa lampau dan masa kini.
  3. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada secara realistis dengan memahami kondisi dan perkembangan pencapaian kinerja masa kini dan masa depan.
  4. Proses yang sistematis dan berkelanjutan dari perbuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, antisipatif, mengorganisir secara sistematis pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur tingkat keberhasilannya.
  5. Langkah awal pengukuran akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.
  6. Tahapan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuandan berkelanjutan tapi dapat mengikuti perubahan dalam arti perbaikanproses strategi pencapaian tujuan.
  7. Sejumlah langkah atau taktik yang dirancang sebagai komitmen organisasi.
  8. Rencana induk bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuandengan keunggulan dan kelemahan kompetitifnya.
  9. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja Dinas. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021.

 

Tujuan :

Tujuan menyusun rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah:

  1. Untuk menetapkan arah pengembangan, memetakan arah perjalanan organisasi, tahapan dan strategi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
  2. Untuk memantapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan episiensi dan efektivitas program/ kegiatan.
  3. Sebagai dasar dan pedoman arah kebijakan dalam Penyusunan Renja pada setiap tahunnya sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  Kabupaten Banyuwangi.

 

  1. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016  - 2021 disusun sebagai   berikut :

BAB  I     PENDAHULUAN

Memuat :

  1. Latar belakang,
  2. Landasan hukum,
  3. Maksud dan tujuan dan
  4. sistematika Penulisan.

 

BAB  II   GAMBARAN PELAYANAN  DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

Memuat :

  1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi,
  2. Sumber Daya Perangkat Daerah yang dimiliki,
  3. Kinerja PelayananDinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi,
  4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

BAB  III  ANALISA ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

Memuat :

  1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi,
  2. Telaahan Misi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi,
  3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi,
  4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
  5. Permasalahan  Isu-isu Strategis.

 

BAB  IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

Memuat :

  1. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi,
  2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi,
  3. Strategi dan Kebijakan.

BAB  V    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

Memuat :

  1. Matrik Rencana program,
  2. Kegiatan, Indikator Kinerja,
  3. Kelompok Sasaran dan,
  4. Pendanaan Indikatif.

 

BAB  VI  INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat :

  1. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi  yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi.

BAB  VII PENUTUP

Memuat :

  1. Uraian tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun periode 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

 

2.1.Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan  perempuan dan keluarga berencana.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
  4. Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Struktur organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas :

  1. Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
  2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPT Dinas;
  3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  5. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang: pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  6. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang  pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  7. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
  9. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Sekretariat

Mempunyai Tugas :

Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Mempunyai Fungsi :

  1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
  2. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
  3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
  4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah lain dan hubungan masyarakat; dan
  5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, akuntansi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas  dan surat menyurat;
  6. Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
  7. Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat  membawahi :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan.
  3. Sub Bagian penyusunan program
  1. Sekretaris

Mempunyai Tugas :

  1. Membantu Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya;
  2. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  3. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  4. Menyusun rencana kerja sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
  5. Melaksanakan urusan kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), perlengkapan, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
  6. Mengevaluasi pelaksanaan tugasdanmenginventarisasi permasalahan sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya;
  7. Mengkonsultasikan setiap kegiatan Sekretariat yang bersifat urgen kepada kepala dinas;
  8. Mengkoordinasikan sasaran penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dinas;
  9. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
  10. Mengkoordinasikan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan penilaian/pengukuran kinerja Dinas/Individu;
  11. Mengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
  12. Mengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
  13. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas dan individu;
  14. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan dinas;
  15. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
  16. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
  17. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  18. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas :

  1. Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
  2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  3. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  4. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan

Mmempunyai Tugas :

  1. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  2. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
  3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
  4. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  5. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Kepala Sub Bagian penyusunan program

Mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
  2. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
  3. Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;
  5. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
  6. Menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) dan penilaian/pengukuran kinerja;
  7. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
  8. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
  9. Mengkoordinasikan dan menyusun Indikator Kinerja Individu (IKU) pegawai di lingkungan dinas;
  10. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
  11. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;
  12. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;
  13. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
  1. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Mempunyai Tugas :

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak serta upaya perlindungan perempuan dan anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipimpin seorang Kepala Bidang.

Mempunyai Fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
  4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
  5. Memberikan pelayanan dan pembinaan dalam upaya peningkatan aktifitas organisasi perempuan;
  6. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan organisasi perempuan;
  7. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

 

 

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak membawahi :

  1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
  2. Seksi Pengarusutamaan Gender.

 

  1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Mempunyai Tugas :

  1. Menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Mengintegrasikan kebijakan dalam kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
  3. Merumuskan kebijakan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), penghapusan kekerasan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
  4. Meningkatkan kualitas dan kemandirian lembaga pemerintah, non pemerintah sehingga mampu mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
  5. Menegakan HAM bagi perempuan dan anak serta meningkatkan kelembagaan dan pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak
  6. Memfasilitasi pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
  7. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  8. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Mempunyai Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Menyelenggarakan, mengintegrasikan dan melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
  3. Melaksanakan koordinasidan pengintegrasiankebijakanperlindunganperempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah terkena bencana;
  4. Memfasilitasi    penguatan   lembaga/organisasi   masyarakat dan pengembangan penguatan jaringan kerja lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk kesejahteraan dan perlindungan anak;
  5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  6. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender

Mempunyai Tugas:

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi pengarusutamaan gender sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Meningkatkan harkat, martabat dan derajat perempuan dengan pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik;
  3. Meningkatkan kesadaran, kepekaan dan kepedulian genderbagimasyarakat terutama perumus kebijakan, pengambilan keputusan perencanaan dan penegak hukum;
  4. Meningkatkan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
  5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  6. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
  1. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Mempunyai Tugas :

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Mempunyai Fungsi :

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  4. Pelaksanan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat, obat kontrasepsi;
  5. Pelaksanaan pelayanan KB dan keluarga sejahtera/ketahanan keluarga;
  6. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

 

  1. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  2. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahteramembawahi :

  1. Seksi Keluarga Berencana.
  2. Seksi Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga.

 

  1. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Mempunyai Tugas :
    1. Menyusun rencana program dibidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan rencana kerja Dinas;
    2. Memberikan dukungan pelayanan rujukan dan dukungan alat obat kontrasepsi dan pelaksanaan pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
    3. Mengkoordinasikankegiatanpeningkatanpartisipasi pria dan jaminan KB serta pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga ;
    4. Melaksanakan pengendalian program kesehatan reproduksi remaja dan ketahanan keluarga ;
    5. Menerima, menyimpan dan mengirim alat kontrasepsi (alkon) dan sarana perbekalan pelayanan KB untuk didistribusikan ke sarana pelayanan KB ;
    6. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
    7. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
    8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

 

  1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Kepala Seksi Keluarga Berencana

Mempunyai Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatanseksi keluarga berencana sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Melaksanakan penerapan kriteria, sasaran  peserta keluarga berencana dan menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana;
  3. Melaksanakanpenyelenggaraan serta dukungan pelayanan rujukan, dukungan alat dan obat kontresepsi mendukungi;
  4. Melaksanakan, mengendalikan program peningkatan partisipasi pria dan jaminan pelayanan keluarga berencana;
  5. Melaksanakan, mengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program kesehatan reproduksi remaja melalui jalur keluarga, antar sektor pemerintah dan lembaga sosial organisasi masyarakat (LSOM) ;
  6. Mengkoordinasikan   bawahan   agar   terjalin kerjasama yang baik dan  saling mendukung;
  7. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
  1. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga

Mempunyai Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Melaksanakan, menetapkan syarat – syarat pembentukan kelompok PPKS dan menetapkan pengembangan kualitas produk, pengembangan pendampingan kelompok UPPKS;
  3. Melakukan dan mengendalikan pelaksanaan program pember-dayaan ekonomi keluarga;
  4. Melaksanakan pembinaan bagi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
  5. Melaksanakan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja;
  7. Mengkoordinasikan   bawahan   agar   terjalin kerjasama yang baik dan  saling mendukung;
  8. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan

Mempunyai Tugas :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan penggerakan.Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Mempunyai Fungsi :

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk dan penggerakan KKBPK;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk dan penggerakan KKBPK;
  3. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota dibidang pengendalian penduduk dan penggerakan program KKBPK;
  4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penggerakan program KKBPK;
  5. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan penggerakan program KKBPK;
  6. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
  7. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
  8. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang system informasi keluarga
  9. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  10. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
  11. pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
  12. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
  13. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  14. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  15. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan membawahi :

  1. Seksi Informasi dan Singkronisasi Kependudukan.
  2. Seksi Advokasi dan Penggerakan.

 

  1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan
  2. empunyai Tugas:
  1. Menyusun rencana program dibidang pengendalian penduduk dan penggerakan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Melaksanakan orientasi pendataan dan pentahapan institusi;
  3. Melaksanakan pengadministrasian, pencetatan dan pelaporan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan serta pengembangan institusi masyarakat;
  4. Melaksanakan penyusunan pengelolaan data dan pengembangan advokasi komunikasi informasi dan edukasi serta institusi masyarakat;
  5. Melakukan evaluasi pelaporan serta pengembangan media informasi ;
  6. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  7. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Kepala Seksi Informasi dan Sinkronisasi Kependudukan
  2. empunyai Tugas:
  1. Menyusun rencana kegiatan seksi informasi dan sinkronisasi kependudukan  sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Menyelenggarakan pendataan keluarga dan menetapkan penggunaan data keluarga dari hasil pendataan;
  3. Menyelenggarakan orientasi petugas pendataan;
  4. Menyelenggarakan administrasi pendataan dan pelaporan program keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan;
  5. Menetapkan hasil dan klasifikasi profil;
  6. Menetapkan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera;
  7. Menyelenggarakan evaluasi keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga sejahtera;
  8. Menyelenggarakan penyerasian kriteria operasionalisasi pencatatan dan pelaporan;
  9. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  10. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan
  2. empunyai Tugas:
  1. Menyusun rencana kegiatan seksi advokasi dan penggerakan  sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. Melaksanakan pendampingan, pembinaan, advokasi dan penggerakan kepada masyarakat;
  3. Melaksanakan penyerasian klarifikasi pentahapan advokasi dan penggerakan program KKBPK;
  4. Melaksanakan penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas advokasi dan penggerakan program di masyarakat;
  5. Melaksanakan penetapan petunjuk teknis pengembangan advokasi dan penggerakan peran serta masyarakat;
  6. Melaksanakan pengembangan dan pemilihan media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
  7. Melaksanakan pengembangan prototype media komunikasi, informasi dan edukasi;
  8. Melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
  9. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  10. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

 

  1. Kelompok Jabatan Fungsional
    1. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
    2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
    3. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas;
    4. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang yang membindangi atau pejabat lain yang ditunjuk kepala dinas;
    5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    6. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
    7. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
    8. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    9. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

 

KEPALA DINAS

 

 

 

 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSI                                                      ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

SEKSI                                        INFORMASI DAN SINKRONISASI KEPENDUDUKAN

BIDANG                                  PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENGGERAKAN

SUB BAGIAN                        PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN                      UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN                       KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG                                   PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG                                           KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SEKSI                                   PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

SEKSI                               KELUARGA BERENCANA

SEKSI                                    KELUARGA SEJAHTERA DAN KETAHANAN KELUARGA

SEKSI                      PENGARUSUTAMAAN GENDER

SEKRETARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  1. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

  1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam peyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana harus memiliki potensi sumber daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dapat di lihat pada Tabel di bawahini :

Tabel 2.2.1.

Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

NO

Kualifikasi

Jumlah Pegawai

(1)

(2)

(3)

1

Menurut Jenis Kelamin

 

 

 

- Laki - laki

59

Orang

 

- Perempuan

57

Orang

 

Total Jumlah Pegawai

116

Orang

2

Menurut Jenis Pendidikan

 

 

 

- S2

4

Orang

 

- S1

43

Orang

 

- Diploma

3

Orang

 

- SLTA

65

Orang

 

- SLTP

-

Orang

 

- SD

1

Orang

3

Menurut Pendidikan Perjenjangan

   

 

- Diklat PIM II

 1

Orang

 

- Diklat PIM III

5

Orang

 

- Diklat PIM IV

7

Orang

4

Menurut Golongan Kepangkatan

 

 

 

- Golongan IV

29

Orang

 

- Golongan III

81

Orang

 

- Golongan II

5

Orang

 

- Golongan I

1

Orang

5

Menurut Kedudukan

 

 

 

A. Pejabat Struktural

 

 

 

- Eselon IIb

1

Orang

 

- Eselon IIIa

1

Orang

 

- Eselon IIIb

3

Orang

 

- Eselon IVa

9

Orang

 

B. Pejabat Fungsional

 

 

 

- Penyuluh KB Ahli Madya

21

Orang

 

- Penyuluh KB Ahli Muda

3

Orang

 

- Penyuluh KB Muda

3

Orang

 

- Penyuluh KB Penyelia

51

Orang

 

- Penyuluh KB Ahli Pertama

1

Orang

 

- Penyuluh KB Pertama

8

Orang

 

- Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan

4

Orang

 

C. Staff

 

 

 

- Fungsional Umum

13

Orang

 

 

  1. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanakan kegiatan dan program perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, demikian pula pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dalam mengoptimalkan  kinerja maka di butuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja petugas dilapangan. Untuk melihat dukungan  sarana dan prasarana khususnya yang mendukung mobilitas program.

Jumlah sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.2.

Sarana Dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

NO

Fasilitas

Jumlah Sarana Dan Prasarana

(1)

(2)

(3)

(4)

Sarana dan Prasarana Dinas PPKB

 

 

1

Gedung kantor ( ± 1.800 m²)

          1

Unit

2

Mobil Kepala Dinas

          1

Unit

3

Mobil Operasional Dinas

3

Unit

4

Sepeda Motor Petugas PLKB

     108

Unit

5

Komputer PC

        48

Buah

6

Laptop

        51

Buah

7

LCD

        12

Buah

8

Over Head

          2

Buah

9

Kamera

          9

Buah

Sarana Pelayanan Keluarga Berencana

 

 

1

Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan

        16

Unit

2

Gedung Gudang Alat Kontrasepsi

          1

Unit

3

Mobil Pelayanan Operasi KB

1

Unit

4

Mobil Penerangan KB (Mopen)

          1

Unit

5

Mobil Operasional KB (Truk Box)

          1

Unit

Sumber Data DPPKB Kabupaten Banyuwangi (Periode Desember  2015)

  1. Sumber Dana Pembiayaan

Adapun sumber dana Pembiayaan dalam lima tahun belakangan ini bersumber dari Dana DAU dan DAK yang dikucurkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada table di bawah ini.

 

Tabel 2.2.3.

Sumber Dana Pembiayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

NO

TAHUN ANGGARAN

SUMBER PEMBIAYAAN

Jumlah (Rp)

APBD (Rp)

DAK (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2011

3.050.152.324

1.851.120.000

4.901.272.324

2

2012

6.412.943.523

1.360.675.900

7.773.619.423

3

2013

5.553.783.635

1.772.841.800

7.326.625.435

4

2014

7.137.239.860

1.344.714.000

8.481.953.860

5

2015

7.414.091.684

1.893.394.400

9.307.486.084

Sumber Data DPPKB Kabupaten Banyuwangi

 

 

  1. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangimemiliki tugas pokok membantu Bupati Banyuwangi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2016-2021. Pemeritah Kabupaten Banyuwangi telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016- 2021.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi memberikan konstribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya.Dalam menjalankan tugas pokoknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi memiliki fungsi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas.Namun demikian dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi mengalami berbagai kendala dan terkadang sulit untuk diatasi.Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya.

Dalam hal perencanaan dapat saja dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tahun yang akan datang dilaksanakan pada awal tahun yang berjalan. Dimulai dari Musrenbangdes kemudian Musrenbang Kecamatan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan berakhir pada Musrenbang Nasional.Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama.

Kegiatan-kegiatan dan Anggaran serta Realisasiyang telah direncanakan dari Musrenbangdes sampai dengan Musrenbang Nasional dan kemudian dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dengan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

Lebih lengkpnya dapat di lihat pada matriks pencapaian kinerja 5 (lima) tahun sebelumnya sebagai berikut :

 

Tabel 2.3.1

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

           

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

Target SPM

Target IKU

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta traficking

 −

 √

 √

 −

65.38

67.48

68.10

68.81

68.81

78.46

97.56

81.90

97.25

80.39

120.00

144.58

120.25

141.33

113.89

2

Persentase kelompok usaha perempuan yang mandiri

 −

 √

 √

 −

10.20

10.20

12.24

12.24

14.29

12.24

12.24

14.29

14.29

16.33

120.00

120.00

116.67

116.67

114.29

3

Persentase organisasi perempuan yang berdaya

 −

 √

 √

 −

10.20

64.30

64.50

64.80

65.00

64.00

64.20

64.60

64.90

65.00

627.20

99.84

100.16

100.15

100.00

4

Persentase cakupan KB aktif

 −

 √

 √

 −

65.00

65.00

66.00

67.00

67.50

73.40

75.80

75.80

75.50

74.92

112.92

116.62

112.69

107.86

110.99

5

Persentase kelompok tribina (BKB,BKR, BKL) dan UPPKS

 −

 √

 √

 −

65.50

66.00

66.50

67.00

67.50

65.70

66.30

67.40

67.60

67.60

100.31

100.45

101.35

100.90

100.15

6

Angka Laju Pertambahan Penduduk

 −

 √

 √

 −

0.56

0.41

0.40

0.51

0.38

0.56

0.41

0.40

0.51

0.38

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

7

Persentase peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri

 −

 √

 √

 −

66.50

66.50

67.00

67.00

68.00

66.60

66.60

67.30

67.50

68.20

100.15

100.15

100.45

100.75

100.29

Sumber Data DPPKB Kabupaten Banyuwangi 2015

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3.2

 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

 

NO

Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

Belanja Tidak Langsung

1,612,710,174

5,292,651,723

3,995,902,885

4,256,272,660

4,774,517,184

1,483,693,360

4,879,824,889

3,716,189,683

3,958,333,574

4,416,428,395

1

Belanja pegawai

1,612,710,174

5,292,651,723

3,995,902,885

4,256,272,660

4,774,517,184

1,483,693,360.08

4,879,824,888.61

3,716,189,683.05

3,958,333,573.80

4,416,428,395.20

II

Belanja Langsung

1,437,442,150

2,480,967,700

3,330,722,550

4,225,681,200

4,532,968,900

1,090,972,054

2,026,876,436

2,561,695,886

3,799,145,190

3,928,916,411

1

Program perlindungan perempuan dan anak

143,225,000

91,076,750

235,000,000

250,000,000.00

245,000,000

109,562,400.00

80,177,000

158,522,330

159,411,650

181,734,647

2

Program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak

81,725,000

45,499,000

200,000,000

175,000,000

30,000,000

74,274,025.00

45,499,000

198,375,000

160,986,250

29,433,000

3

Program peningkatan peran serta dan kesertaan gender dalam pemberdayaan

175,500,000

64,143,000

80,000,000

160,000,000

175,000,000

17,750,800.00

61,251,975

77,187,500

152,741,300

167,827,200

4

Program Keluarga Berencana

59,000,000

1,093,474,000

1,474,520,800

1,923,358,200

1,609,766,300

43,700,000.00

1,075,980,900

1,027,532,500

1,746,127,500

1,430,889,135

5

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

50,000,000

111,581,100

299,045,750

180,000,000

226,675,800

49,875,000.00

111,506,100

286,619,550

179,469,200

220,535,500

6

Program pengendalian penduduk

158,127,150

488,921,350

410,256,000

312,393,300

310,000,000

149,270,120.00

126,509,580

206,915,850

306,510,500

309,610,900

7

Program peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

429,730,000

70,032,500

105,000,000

138,106,700

197,000,000

401,277,000.00

67,359,150

97,602,900

120,810,400

-

8

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

340,135,000

501,960,000

516,900,000

1,061,823,000

1,714,526,800

245,262,709.00

444,334,981

499,038,256

948,138,640

1,563,942,129

9

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

-

14,280,000

10,000,000

25,000,000

25,000,000

-

14,257,750

9,902,000

24,949,750

24,943,900

J U M L A H

3,050,152,324

7,773,619,423

7,326,625,435

8,481,953,860

9,307,486,084

2,574,665,414

6,906,701,325

6,277,885,569

7,757,478,764

8,345,344,806

Sumber Data DPPKB Kabupaten Banyuwangi 2015

 

 

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja dan anggaran serta Realisasi Pendanaan  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 - 2015 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai bahkan ada yang melebihi target kinerja.

 

  1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks.

Langkah-langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan. Kekurangan dan kelemahan di masa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi lintas program dan lintas sektor berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif dengan mengutamakan rasa saling menghargai dan berupaya mengurangi ego sektoral masing-masing.

Harapan lain yang sama pentingnya adalah adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen pada masa yang akan datang adalah suatu keharusan, hal ini diperlukan guna menghasilkan produk perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas, berimbang dan berkelanjutan, serta terwujudnya monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien dan menyeluruh serta terukur.

Tantangan :

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kedepan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

  1. Tantangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

  1. Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan bencana.
  2. Diberlakukannya MEA mulai tahun 2016.
  3. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak tertangani / melaporkan.
  4. Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak.
  5. Belum optimalnya peran serta dan dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta.
  6. Masih rendahnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati serta pemberdayaan perempuan dan anak.
  7. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
  8. Belum terbentuknya lembaga Forum anak di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
  9. Terbatasnya Tenaga Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
  10. Perlu adanya pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
  11. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  12. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan , pemantauan dan evaluasi PUG.
  13. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengelolah usaha.
  14. Masih adanya kelompok perempuan yang belum berdaya dari sisi ekonomi, pengetahuan dan ketrampilan.
  15. Masih sulitnya pemasaran hasil usaha produk olahan kelompok usaha perempuan.

 

  1. Tantangan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

 

  1. Masih Tingginya pernikahan dibawah 20 tahun 16% (2015).
  2. Belum maskimalnya  pelayan KB khususnya peserta  di BPJS yang masih PUS.
  3. Belum  maksimalnya pelaksanaan pelayanan KB  mantap khususnya MOW oleh Rumah Sakit  secara regular.
  4. Belum terpenuhinya pelayanan Unmet Need secara maksimal.
  5. Masih rendahnya kesadaran PUS dalam pemasangan KB Pria khususnya MOP.
  6. Masih rendaynya pemakaian kontrasepsi MKJP.
  7. Fariaci DO pemakaian  Alokon masih tinggi terutama kondom.
  8. Masih tingginya KB Konversi.
  9. Masih Rendahnaya jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di pesantren dan sekolah.
  10. Masih rendahnnya kesadaran masyarakat khususnya remaja diluar sekolah dan pesantren untuk membenntuk PIK-R di tingkat desa/kelurahan.
  11. Masih belum meratanya  KIE dan Advokasi  tentang pentingnya KRR di masyarakat.
  12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi kader bina keluarga (BKR,BKB dan BKL).
  13. Masih  kurangnya tingkat pengetahuan dan pelatihan bagi kader.
  14. Kader program dilapangan selalu merangkap dengan program lintas sektor  lainnya.
  15. Belum maksimalnya KIE dan Advokasi bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Keluarga yangmendapatlan pengetahuna tentang KRR.
  16. Masikh kecilnya cakupan remaja yang mendapatkan KIE tentang KRR.
  17. Belum maksimalnya KIE  tentang  Triad KRR (Bahaya Sek Bebas, Bahaya HIV/AIDS, Bahaya Napza) bagi remaja dan masyarakat.
  18. Belum maksimlanya KIE dan Advokasi tentang HIV/AIDS  di sekolah / pesantren dengan pembentukan PIK-R.
  19. Masih rendahnya cakupan sosialisasi bahaya HIV/AIDS dimedia elektronik /masyarakat  yang terstruktur sampai ke desa/kelurahan.
  20. Masih rendahnya Integrasi program  bahaya HIV/AIDS pada setiap kegiatan SKPD.
  21. Masih rendahnya proporsi , kesesuaian dan distribusi anggaran untuk penanggran penanggunlang HIV/AIDS.
  22. Masih rendahnya kopetensi SDM  di SKPD dalam pengetahuan tentang penanggulan HIV/AIDS.

 

 

 

Peluang:

Dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang kedepannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi mempunyai peluang pelayanan yaitu :

  1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana di daerah.
  2. Komitmen pemerintah kabupaten yang tinggi dalam pembangunanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencanadengan adanya pengorganisasian dan penggerakan Program-Program Inovasi melalui SK Tim, baik SK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
  3. Event program sebagai pendekatan mengatasi masalah melalui sinergisitas lintas sektor.
  4. Dukungan aktif lintas sektor dalam upayapembangunanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana.
  5. Adanya dukungan aktif upaya pengelolaan usaha produktif berbasis masyarakat.
  6. Kerjasama antara pemerintah kabupaten Banyuwangi dengan institusi swasta guna mengembangkan produk usaha olahan masyarakat.
  7. Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi terhadapProgram Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakserta Program Pengendalian Penduduk dan  Keluarga Berencana.
  8. Adanya regulasi yang mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakserta Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  9. Adanya program inovasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk peningkatan kualitas pelayanan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnaksertaProgram Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

 

3.1.Identifikasin Permasalahan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

Setelah proses perencanaan dilalui dengan menghasilkan dokumen rencana keuangan tahunan, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan dari APBD yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana  di dalam dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sinergi dan koordinasi lintas program di dalam pelaksanaan kegiatan terjalin dengan baik, namun fungsi evaluasi, pencatatan dan pelaporan masing-masing hasil kegiatan masih beberapa kegiatan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dimungkinkan karena masih adanya anggapan bahwa fungsi tersebut bukan merupakan bagian dari manajemen. Di bawah ini akan diuraikan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi pada setiap tujuan/sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan melalui program dan kegiatan.

Lebih lengkpnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. Matrik Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di bawah ini :

 

 

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi saat ini

Standar yang digunakan

Faktor yang mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)

Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)

(1)

(2)

 

(4)

(5)

(6)

Gambaran Pelayanan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

1

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender

RPJMD Kabupaten Banyuwangi

1

Terlalu luasnya wilayah Kabupaten Banyuwangi sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan perlu adanya pembagian kerja

1

Masih rendahnya pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengelola usaha  guna menunjang perekonomian keluarga

1

Belum optimalnya pelayanan, penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG

 

 

2

Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan bagi Pemberdayaan Perempuan

2

Dukungan lintas program terhadap peningkatan usaha dan ketrampilan  perempuan masih belum optimal

 

 

 

 

 

 

3

Tidak adanya tenaga fugsional khusus di lapangan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan sehingga berpengaruh terhadap pembinaan dan pendampingan bagi perempuan

3

Masih sulitnya pemasaran hasil produk olahan kelompok usaha perempuan

 

 

 

 

 

 

4

Belum optimalnya dukungan anggaran untuk penyediaan fasilitsi dan pelatihan guna meningkatkan usaha dan ketrampilan perempuan

 

 

 

 

Gambaran Pelayanan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

2

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Rentra DPPKB Kabupaten Banyuwangi

1

Terbatasnya tenaga untuk pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

1

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan

1

Masih sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

 

 

 

2

Belum terbentuknya lembaga pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kecamatan

2

Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak tertangani / melaporkan

2

Belum optimalnya pelayanan dan dukungan terhadap peldungan serta pemenuhan kebutuhan hak - hak Perempuan dan Anak

 

 

 

 

3

Belum terbentuknya lembaga Forum anak di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan

3

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak

 

 

 

 

 

4

Belum optimalnya dukungan anggaran untuk penyediaan fasilitsi bagi remaja dan anak

4

Kurangnya fasilitasi bermain, berolahraga bagi anak dan remaja di ruang terbuka hijau (RTH) dan Fasilitas umum lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kurangnya jumlah zona selamat sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Belum optimalnya peran serta dan dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta

 

 

Gambaran Pelayanan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

1

Laju Pertumbuhan Penduduk (0.38%)

SPM - SP, Sensus Penduduk 2010

1

Pengendalian Penduduk

1

Pernikahan

1

Masih Tingginya pernikahan dibawah 20 tahun 16,95% (2015)

Gambaran Pelayanan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

1

Cakupan  Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah  usia 20 tahun

Peraturan Bupati Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

Sarana dan Prasarna, pendukung program SKPD                      

1

Dukungan anngaran APBN, Pemenuhan tenaga Fungsional, Pemenuhan alat Obat Kontrasepsi dan dana DAK, BOKB  bidang KB

1

Rendahnya kesertaan KB Pria terutama peserta kontap pria MOP

2

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif

 

2

Anggran  Kegiatan kegiatan program  SKPD                        

2

Dukungan Kemiraan dengan litas sektor dan stake holder

2

Makin sedikitnya jumlah petugas Lapangan KB /PLKB dibanding dengan wilayah binaan (Rasio PLKB)

 

3

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

 

3

Nomenklatur SKOD  (Dinas PP dan KB) selaku pemengan amanat pengendalian penduduk serta pengaturan

kelahiran         

3

Penguatan komitmen dengan penentu kebijakan dalam mendukun program KKBPK

3

Rendahnya kesadaran penggunaan kontrasepsi khususnya  MKJP  pasca keguguran dan persalinan

 

4

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

 

4

Kebijakan dan tupoksi SKPD   BPPKB dalam  menjalankan proram Kependudukan Keluerga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)                                     

4

Kompetensi kualitas dan kuantitas  SDM tenaga fungsional UU no 23 Tahun 2014

4

Masih kentalnya budaya atau kultur dan agama yang mempunyai faham pro natalisw dibanding anti natalis

 

5

Cakupan Pasangan Usia Subur  peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

 

 

5

Regulasi dan penguatan - penguatan pelayanan KKBPK disemua lini lapang (BBJS)

5

Masih perlunya reviu UU. Perkawinan Tahun 1974  yg berpengaruh pada anjuran Pendewasaan Usia Perkawinan

 

 

  1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi

 

  1. VISI  :

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.Perwujudan Visi Baupati Terpilih Tahun 2016-2021 dapat di lihat pada Tabel 3.21..di bawah ini :

 

 

Tabel 3.2.1.

 

 Perwujudan Visi Bupati Terpilih Tahun 2016-2021

 
   

Visi

Pokok-Pokok Visi

Penjelasan Visi

 
 

(1)

(2)

(3)

 

Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri,  Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas
SDM Banyuwangi

Meningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif  tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

 
 

Meningkatnya
perekonomian Daerah

Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

 

 

Masyarakat Banyuwangi
yang semakin sejahtera
berlandaskan semangat
gotong royong

Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

 

 

Kemandirian
Masyarakat & Daerah

Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.

 

 

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang diharapkan Kabupaten Banyuwangi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

 

  1. MISI :

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 sebagai berikut :

  1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
  2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.
  3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan social.
  4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
  5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya dalam melaksanakan pokok–pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi, terutama pada misi pertama yaitu “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya” Serta misi ke empat yaitu “Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

 

Adapun sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Banyuwangi dapat di lihat pada Tabel 3.2. di bawah ini :

 

 

 

 

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Banyuwangi

 

 

Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri,  Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Misi 4 : Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

Urusan Peemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

Fokus Program

Internal :

Internal :

1

Program perlindungan perempuan dan anak

1

Masih sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1

Terbatasnya tenaga untuk pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

 

 

 

 

 

1

Terdapat minimal 1 (satu) lembaga pendampingan di tingkat kecamatan

2

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

2

Belum optimalnya pelayanan dan dukungan terhadap perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hak - hak Perempuan dan Anak

2

Belum optimalnya layanan informasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kecamata Desa/Kelurahan

2

Adanya Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

3

Program peningkatan peran serta dan kesertaan gender dalam pemberdayaan

3

Belum optimalnya pelayanan, penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG

3

Belum terbentuknya lembaga pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kecamatan

3

Adanya kerangka acuan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

 

4

Masihkurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan

4

Belum Optimalnya lembaga Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan

4

Pembangunan bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

 

 

 

 

 

5

Masih rendahnya peran masyarakat dan media dalam perlindungan perempuan dan anak

5

Belum terbentuknya lembaga Forum anak di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan

5

Tersedianya sarana prasarana, pedoman, petunjuk teknis dan stándar operasional prosedur

 

 

6

Masih rendahnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati serta pemberdayaan perempuan dan anak

6

Masih kurangnya fasilitasi bagi perempuan, anak dan remaja

6

Dukungan  APBD Kab. Banyuwangi untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

 

7

Masih rendahnya pemahaman dan kerjasama antar lembaga (baik pemerintah/non pemerintah)

7

Belum optimalnya upaya promotif dan preventif

7

Adanya regulasi yang mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

 

8

Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengelolah usaha

8

Masih belum optimalnya Sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan bagi Perempuan dan Anak

8

Adanya program inovasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk peningkatan kualitas pelayanan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

 

9

Masih adanya kelompok perempuan yang belum berdaya dari sisi ekonomi, pengetahuan dan ketrampilan

9

Terlalu luasnya wilayah Kabupaten Banyuwangi sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan perlu adanya pembagian kerja

9

Adanya pembagian tataruang yang jelas dari pemerintah daerah

 

 

10

Masih sulitnya pemasaran hasil usaha produk olahan kelompok usaha perempuan

10

Perencanaan dan pemanfaatan anggaran belum optimal

 

 

 

 

11

Masih adanya kelompok perempuan yang belum berdaya dari sisi ekonomi, pengetahuan dan ketrampilan

11

Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

 

 

 

12

Masih sulitnya pemasaran hasil usaha produk olahan kelompok usaha perempuan

12

Dukungan lintas program terhadap peningkatan usaha dan ketrampilan  perempuan masih belum optimal

 

 

 

 

 

 

 

13

Tidak adanya tenaga fugsional khusus di lapangan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  di lapangan, sehingga berpengaruh terhadap pembinaan dan pendampingan bagi perempuan dan anak

 

 

 

 

 

 

 

14

Dukungan anggaran untuk penyediaan fasilitsi dan pelatihan guna meningkatkan usaha dan ketrampilan perempuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal :

Eksternal :

 

 

 

 

1

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan

1

Komitmen Pemkab yang tinggi dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dengan adanya pengorganisasian dan penggerakan Program-Program Inovasi melalui SK Tim, baik SK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan

 

 

 

 

2

Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak tertangani / melaporkan

2

Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi

 

 

 

 

3

Kurangnya fasilitasi bermain, berolahraga bagi anak dan remaja di ruang terbuka hijau (RTH) dan Fasilitas umum lainnya

3

Kerjasama antara pemerintah kabupaten Banyuwangi dengan institusi swasta guna mengembangkan produk usaha olahan masyarakat

 

 

 

 

4

Kurangnya jumlah zona selamat sekolah

4

Adanya dukungan aktif upaya pengelolaan usaha produktif berbasis masyarakat

 

 

 

 

5

Belum optimalnya peran serta dan dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta

5

Kebijakan Pelayanan Publik untuk melaksanakan survey Indeks Kepuasan  Masyarakat

 

 

 

 

6

Belum optimalnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah

 

 

 

 

 

 

7

Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan perlindungan perempuan dan anak

 

 

 

 

 

 

8

Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

 

 

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus Program

Internal :

Internal :

1

Program Keluarga Berencana

1

Masih  fluktuasinya prevalensi kesertaan ber-KB

1

Belum optimalnya  perluasan jangkau pelayanan  ber-KB secra mobile

1

Koordeinasi lintas sektor  dan stake Holder terhadap program KKBPK

2

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2

Masih tingginya Unmet Need

2

Semakin berkurangnya Tenaga Fungsional Lapangan KB dalam penyebaran KIE dan Advokasi program KKBPK

2

UU  NO 1o Tahun 2010 dan UU No 54 Tahun 2014 tentang program Kependudukan dan Keluarga Berencana

3

Program penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

3

Tinggimnya pengetahuan tentang KB namun tidak diikuti dengan prilaku untuk menjadi peserta KB

3

Belum maksimalnya penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas sesuai standart kesehatan

3

Adanya Pendataan Keluarga Sejahtera Setiap Tahun yang berisi tentang data Demografi, KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera

4

Program Pengendalian Penduduk

4

Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (Unmet Need)

4

Program BBJS  masih banyak dimanfaatkan oleh non PUS sehingga tidak berpengaruh pada pelayanan KB

4

Tersedianya fasilitas operasional bagi calon akseptor yang tidak masuk ke BBJS difasilitasi BKKBN propinsi

5

Program PSM dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

5

Belum maskimalnya  pelayan KB khususnya peserta  di BPJS yang masih PUS

5

Masih kurangnya dan   terbatasnya jumlah dokter obgyn dalam pelayanan  MOW di Rumah sakit

5

Masih adanya pola kemitraan pelayanan dengan  perwakilan BKKBN propinsi jatim utamnaya mengenai pelayanan massal MOW

 

 

6

Belum  maksimalnya pelaksanaan pelayanan KB  mantap khususnya MOW oleh Rumah Sakit  secara reguler

6

Belum maksimalnya mamping PUS yang kategori Unmet Need dimasing-masing  desa/kelurahan

6

Masih tersedianya fasilitasi kebutuhkan alokon dari  BKKBN untuk kebutuhan calon akseptor

 

 

7

Belum terpenuhinya pelayanan Unmet Need secara maksimal

7

Belum maksimalnya tenaga dokter dalam pelayanan MOP karena sebgaian sudah masuk sebagai pejabat struktural

7

Adanya Regulasi (Perka) distribusi Alkon dari BKKBN ke SKPD KB dan ke faskes

 

 

8

Masih rendahnya kesadaran PUS dalam pemasangan KB Pria khususnya MOP

8

Masih kurnangya meratanya Tenaga PLKB atau petugas fungsional KB di lapangan

8

Adanya media KIE dan Advokasi bagi pengembangan KKBPK

 

 

9

Masih rendaynya pemakaian kontrasepsi MKJP

9

Pentinnya meningkatkan pengetahuan PUS tentang  kelebihan pemakaian kontrasepsi MKJP dan konversi

9

Adanya sarana dan prasarana dalam menjagkau pelayanan KB di tingkat lini lapanag

 

 

10

Fariaci DO pemakaian  Alokon masih tinggi terutama kondom

10

Masih kecilnya cakupan KIE tentang reproduksi dan Kesehatan reproduksi pada elemen masyarakat

10

Dukungan lintas sektor seperti Depag, Dinkes,Diknas dalam pentinnya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi

 

 

11

Masih tingginya KB Konversi

11

Masih rendahnya pemahanan rasional tentang KB bagai PUS ditinjau dari segi kesehatan

11

Adanya regulasi dan kelompok kerja mengenai penanggulangan HIV/AIDS

 

 

12

Kurangnya pengetahun Pasangan Usia Subur tentang Reproduksi dan KB

12

Kurang optimalnya promosi Penundaan Usia Perkawinan  dimasarakat

12

petningya komitmen bersama dalam penangun;angan HIV/AIDS

 

 

13

Kurangnya dukungan suami dan budaya Agama yang masih dipegang teguh oleh Pasangan Usia Subur

13

Regulasi tentang HIV/AIDS   di kelompok kerja (lintas sektor)  belum optimal

13

Adanya pokja dan  pembagian peran dan tanggung jawab dalam penanggulan HIV/AIDS sesuai  segmentasi  elemen masyrakat (Masyarakat, Keluarga, Remaja)

 

 

14

Masih  adanya usia perwawinan pertama yang masih muda  dan yang usia tua yang beresiko tidak menggunakan kontraseepsi

14

Masih rendahnya pelatihan  penanggulangan HIV/AIDS bagi petugas lapangan

14

Peningnya konsistensi regulasi dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS

 

 

15

Adanya regulasi UU Perkawinan Tahun 1974

15

Belum maksimalnya kegiatan KIE dan Advokasi  dalam media khusus sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS secara rutin

15

Perlunya komitmen politik dalam penangulangan HIV/AIDS

 

 

16

Belum maksimalnya KIE  tentang  Triad KRR (Bahaya Sek Bebas, Bahaya HIV/AIDS, Bahaya Napza) bagi remaja dan masyarakat

16

Belum masksimalnya gerakan penanggulangan yang terintegratif  di dalam SKPD

16

adanya pekbentukan Komisi Penanggulanagan HIV/AIDS di  setiap kecamatan

 

 

17

Belum maksimlanya KIE dan Advokasi tentang HIV/AIDS  di sekolah / pesantren dengan pembentukan PIK-R

17

Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam penangulangan HIV/AIDS

17

Adanya Dukungan Dana Pemerintah

 

 

18

Masih rendahnya cakupan sosialisasi bahaya HIV/AIDS dimedia elektronik /masyarakat  yang terstruktur sampai ke desa/kelurahan

18

Masih rendahnya pelatihan tentang bahaya HIV/AIDS yang bersertifikasi

18

Adanya Kebijakan Kursus Pranikah Pendidikan Keluarga

 

 

19

Masih rendahnya Integrasi program  bahaya HIV/AIDS pada setiap kegiatan SKPD

19

Terbatasnya Tenaga Penyuluh KB

19

Adanya Dukungan Dana Pemerintah

 

 

20

Masih rendahnya proporsi , kesesuaian dan distribusi anggaran untuk penanggran penanggunlang HIV/AIDS

20

 Terbatasnya Sarana Penyuluhan

20

Adanya Materi KIE yang Cukup Sebagai Bahan Sosialisasi

 

 

21

Masih rendahnya kopetensi SDM  di SKPD dalam pengetahuan tentang penanggulan HIV/AIDS

 

 

 

 

 

 

22

Masih Tingginya pernikahan dibawah 20 tahun 16% (2015)

 

 

 

 

 

 

23

Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Program KB/KR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal :

Eksternal :

 

 

 

 

1

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan

1

Komitmen Pemkab yang tinggi dalam pembangunan Program Keluarga Berencana  dengan adanya pengorganisasian dan penggerakan Program-Program Inovasi melalui SK Tim, baik SK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan

 

 

 

 

2

Belum optimalnya  pelayan KB reguler khususnya MOW di Rumaha Sakit karena terbatasnya dokter obgyn

2

Dukungan Lintas sektor dan stake Holder terhadap program KKBPK termasuk pelayan denga RS Pemerintah dan Swasta

 

 

 

 

3

Beluma adanya struktur Organisasi SKPD KB belum sampai ke Tingkat UPTB

3

UU  NO 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah , Pengendalian Penduduk dan KB merupakan Urusan Wajib

 

 

 

 

4

Adanya ketidaksinergian  UU Perkawinan Tahun 1974 dengan UU perlindungan Anak dan Anjuran Penundaan Usia Perkawinan

4

Adanya lembaga Survey Pemerintah yang masih memberikan kontribusi terhadap informasi Kependudukan dan KB (Sensus, Susenas, SDKI)

 

 

 

 

5

Adanya bantauan sosial bagi wanita yang  hamil atau melahirkan dari dians Sosial dengan tidak ada batasan berapa jumlah anak yang dilahirkan  sehingga tidak bersinergi dengan anjuran Program  Pengaturan Kelahiran

5

Komitmen Pemkab yang tinggi dalam pembangunan  Kependudukan Dan Keluarga Berencana dakam penguatan Komitmen dan Stategi pelayan KB di Tingkat Kabupaten  sampai desa/keluarahan

 

 

 

 

6

Terbatasnya Waktu yang diajukan kesempatan untuk sosialisasi di sekolah/instansi

6

Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi  seperti IBI, IDI serta organi keagamaan  dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

 

 

 

 

7

Jangkauan wilayah yang luas dan banyaknya instansi

7

Kerjasama antara pemerintah kabupaten Banyuwangi dengan institusi swasta guna mengembangkan produk usaha olahan masyarakat

 

 

 

 

8

Rendahnya Pendidikan Masyarakat

8

Kebijakan Pelayanan Publik untuk melaksanakan survey Indeks Kepuasan  Masyarakat

 

 

 

 

9

Jangkauan wilayah sosialsisasi yang luas dan banyak

9

Adanya dukungan dana kegiatan yang baik di SKPD

 

 

 

 

10

Adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap program KB/KR

10

Adanya dukungan tempat sosialisasi dimana dilakukan

 

 

 

 

 

 

11

Adanya dukungan dari mitra kerja

 

 

 

 

 

 

12

Penerimaan  masyarakat terhadap program KB/KR cukup baik

 

 

 

 

 

 

13

Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi

 

 

  1. TelaahanRenstra K/L dan Renstra BPPKB Profinsi Jawa Timur

 

  1. Renstra K/L

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PP dan PA) tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015 – 2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”.     

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :

  1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

 

 

 

 

Agenda pembangunan Nasional tertuang dalam 9 Agendaprioritas pembangunan (NAWA CITA) yaitu :

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
  2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
  4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
  9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

 

Dalam upaya mewujudkan agenda ke 5 di dalam agenda prioritaas pembangunan (Nawa Cita) yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, mmpunyai sasaran yaitu :

  1. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
  2. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
  3. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat;
  4. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja .

 

  1. Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2019

Mempunyai Tujuan yaitu :

  1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  2. Meningkatnya penerapan Kebijakan Perempuan dari tindak kekerasan;
  3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
  4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kemen PP-PA.

Dalam rangka upaya mencapai Sasaran Strategis Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015 – 2019, Maka ditetapka 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generik yaitu :

  1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Teknis);
  2. Program Perlindungan Anak (Teknis);
  3. Program Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (Generik);

 

  1. Renstra Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015 – 2019

Mempunyai Tujuan yaitu :

  1. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB;
  2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi;
  3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga;
  4. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Sasaran Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015 – 2019 adalah :

  1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
  2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun);
  3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
  4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
  5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun);
  6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49tahun).

 

  1. TelaahanRenstra  BPPKB Provinsi Jawa Timur

Dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2019 merujuk pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019.Yaitu :

Visi : “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Misi :

  1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
  2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
  3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
  4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik;
  5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Kesataraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Keluarga Kecil Sejahtera”.

 

Misi :

  1. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender di berbagai Bidang Pembangunan;
  2. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
  3. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang Responsif Gender.

Mempunyai Tujuan yaitu :

  1. Menurunya Kesenjangan Pencapaian Pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki;
  2. Meningkatkan Perlindunga Perempuan dan Anak dari berbagai Perlakuan yang salah, Tindak kekerasan, Eksploitasi Perdaganga dan Diskriminasi;
  3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana yan Responsif Gender

Sasaran Strategis BPPKB Profinsi Jawa Timur yaitu :

  1. Meningkatnya peran serta Perempuan agar dapat menurunkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki;
  2. Meningkatnya kualitas penanganan berbagai kasus Kekerasan dan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak;
  3. Meningkatnya Kabupaten / Kota Layak Anak;
  4. Meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti Program KB;
  5. Menurunya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Jawa Timur.

Keterkaitan Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dengan  Sasaran pada Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Sasaran pada Renstra Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Sasaran Renstra BPPKB Provinsi Jawa Timur. Lebih detailnya dapat di lihat pada Tabel 3.3.di bawah ini :

Tabel 3.3

 

Komparasi Capaian Sasaran Renstra

 

 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

Terhadap Sasaran Renstra BPPKB Profinsi Jawa Timur dan Renstra K/L

 
   

NO

Indikator Kinerja

Capaian Sasaran pada Renstra DPPKB Kabupaten Banyuwangi

Sasaran Renstra BPPKB Provinsi

Sasaran pada Renstra K/L

 
 

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

 

1

Persentase organisasi perempuan yang berdaya

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender

1

Menurunya Kesenjangan Pencapaian Pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki

1

Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

 

2

Persentase kelompok usaha perempuan yang mandiri

2

Menurunya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Jawa Timur

 

 

3

Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta traficking

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

1

Meningkatnya kualitas penanganan berbagai kasus Kekerasan dan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak

1

Meningkatnya kualitas penanganan berbagai kasus Kekerasan dan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak

 
     

2

Meningkatnya Kabupaten / Kota Layak Anak

2

Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

 

4

Persentase Cakupan KB Aktif

Meningkatnya Cakupan kepesertaan ber KB aktif

1

Meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti Program KB;

1

Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

 

 

 

 

 

 

2

Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

 

 

 

 

 

 

3

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

 

 

 

 

 

 

4

Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

 

 

 

 

 

 

5

Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

 

5

Persentase remaja bermasalah dengan seks bebas, Napza, termasuk HIV/AIDS

Menurunnya persentase remaja yang bermasalah dengan seks bebas, Napza, termasuk HIV/AIDS

 

 

 

 

 

6

Angka laju pertumbuhan penduduk

 

 

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui penggerakan dan advokasi

 

 

1

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

 

7

Persentase peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri

 

 

 

 

 
               

 

3.4.   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1.  Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Berdasarkan Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bawah Jawa Timur mengembangkan Struktur Tata Ruang Wilayah, Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan yang berbasis perikanan, pariwisata, industry, perdagangan dan jasa, serta memperhatikan kawasan rawan bencana. Lebih jelasnya dapat di lihat bada Tabel 3.4.1 di bawah ini.

 

 

Tabel 3.4.1

 

Hasil Telahaan Struktur Ruang Wilayah

 

NO

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

1

Terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi berbasis pada potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana

 

Dengan fokus strategis untuk aspek Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah memberikan pelayanan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian dengan bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industry, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk Aspek Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   diharapkan dapat :
Mendukung fungsi dari Pengembangan kawasan perikanan, pariwisata, industry, perdagangan dan jasa. Dan memperhatikan kawasan rawan bencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi menyiapkan  pelayanan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak kepada masyarakat sesuai rencana Rencana pengembangan kawasan perikanan, pariwisata, industry, perdagangan dan jasa dan kawasan rawan bencana.
Yang sudah ada saat ini adalah : 1.Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2. Rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 3.Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tersedianya Pusat Informasi pelayanan Banyuwangi Children Center (BCC), 4.Pelatihan dan Pemberdayaan bagi perempuan, 5.  Balai KB di setiap wilayah kecamatan, 6.Petugas PLKB di setiap wilayah kecamatan, 7.Mobil pelayanan di daerah rawan bencana.
Dan yang lain dikembangkan kemudian sesuai dengan kawasan masing-masing. Namun demikian koordinasi pengembangan pelayanan harus memperhatikan pengembangan dan kemampuan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi

 

 

  1. KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam upaya  mendukung  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Bappeda Kabupaten Banyuwangi) khusunya berkaitan dengan pelayanan  Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dapat dijelaskan sebagai berikut : (Tabel 3.4.2.)

Tabel 3.4.2

 

Hasil Analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

 
   

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

 

1

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Kecenderungan dalam pemanfaatan ruang yang mereduksi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan terjadi pemborosan pemanfaatan
ruang, serta menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang

1

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pembangunan gedung pelayanan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

Untuk memenuhi jangkauan pelayanan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

 

 

2

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk  perluasan program pelayanan  KB yang berkualitas

2

Untuk memenuhi jangkauan pelayanan bagi  peserta KB yang berkualitas

 

 

 

 

 

 

 

3

Semakin Tinggi Capaian Program Semakin Besar Peluang Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan hidup untuk pembangunan

3

Keterlibatan dan dukungan semua stake holder (Pemerintah, Swasta, dan masyarakat) memberikan peluang tercapainya program.

 

2

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Pengembangan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan
dan kebersihan

1

Meningkatkan pemenuhan Alokon pemasangan KB dengan  stadarisasi kesehatan

1

Meningkatkan kualitas pelayanan KB (Setifikasi CTU)  dan kualitas Alokon dengan standarisasi kesehtan

 

 

 

 

2

Semakin Tinggi Capaian Program Semakin rndah resiko  dan dampak lingkungan hidup

2

Perlu Keterlibatan dan dukungan semua stake holder (Pemerintah, Swasta, dan masyarakat) memberikan peluang tercapainya program

 

3

Kinerja layanan/jasa ekosistem

 

 

 

 

 

 

4

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

 

 

 

 

 

 

5

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1

Kegiatan pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

Penemuan dan Penanganan terhadap Korban Kekerasan yang di alami pada Perempuan dan Anak

 

 

 

 

2

Semakin Tinggi Capaian Program Semakin Rendah Tingkat Pencemaran

2

Perlu Keterlibatan dan dukungan semua stake holder (Pemerintah, Swasta, dan masyarakat) memberikan peluang tercapainya program

 

6

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati

1

Kegiatan peningkatan Keluarga dalam mengelolah sumberdaya alam.

1

Pengembangan hasil sumberdaya alam menjadi bahan olahan makanan

 

 

 

 

2

Semakin Tinggi Capaian Program dapat Semakin Meningkatkan/Mempertahankan Keanekaragaman Hayati

2

Perlu Keterlibatan dan dukungan semua stake holder (Pemerintah, Swasta, dan masyarakat) memberikan peluang tercapainya program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Penentuan Isu – isu Strategis

 

Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

 

  1. Matrik Identifikasi Isu – isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Tabel 3.5.1

 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

 

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/ Lokal

 

Lain - lain

(1)

(2)

(3)

(4)

1

AFTA ( Asean Free Trade  Area)

1

Otonomi Daerah

1

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan

 

 

2

SDGS (Sustainable Developments Goals)

2

Regulasi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum semua mendukung Daerah

2

Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak tertangani / melaporkan

 

 

3

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

3

Perubahan lingkungan menyebabkan bencana alam dan sosial

3

Kurangnya fasilitasi bermain, berolahraga bagi anak dan remaja di ruang terbuka hijau (RTH) dan Fasilitas umum lainnya

 

 

4

Hak Azazi Manusia (HAM)

4

Pengarusutamaan Gender

4

Kurangnya jumlah zona selamat sekolah

 

 

5

Mewujudkan akses Kesehatan Reproduksi bagi semua pada tahun 2015

5

Total Fertility Rate (TFR) meningkat dari 2,3 (SDKI 207) menjadi 2,6 (SDKI 2012)

5

Belum optimalnya peran serta dan dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta

 

 

6

Kepadatan Penduduk

6

Promosi dan penggerakan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu

6

Belum optimalnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah

 

 

7

Pengangguran Terbuka

7

Total Fertility Rate (TFR) meningkat dari 2,3 (SDKI 207) menjadi 2,6 (SDKI 2012)

7

Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan perlindungan perempuan dan anak

 

 

 

 

8

Promosi dan penggerakan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu

8

Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

 

 

 

 

9

Kepadatan Penduduk

9

Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki

 

 

 

 

10

Bonus Demografi

10

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB  Pasca Persalinguran  dan Pasca Keguguran  dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

 

 

 

 

11

Pengangguran Terbuka

11

Masih tingginya Budaya dan Agama tertentu yang tidak menyetujui penggunaan kontrasepsi terutama MOP

 

 

 

 

12

Pengetahuan masyarakat tentang program kependudukan dan keluarga berencana masih rendah

12

Peningkatan dan kemandirin keluraga dalam ber KB

 

 

 

 

 

 

13

Kepadatan Penduduk

 

 

 

 

 

 

14

Bonus Demografi mendahului Provinsi Lain

 

 

 

 

 

 

15

Pengangguran Terbuka

 

 

 

 

 

 

16

Pengetahuan masyarakat tentang program kependudukan dan keluarga berencana masih rendah

 

 

 

  1. Matrik Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

Tabel 3.5.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Banyuwangi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

1

Masih sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1

Belum  sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah

1

Adanya kerangka acuan kegiatan

2

Meningkatnya penerapan Kebijakan Perempuan dari tindak kekerasan

2

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak

2

Belum ada standarisasi kompetensi

2

Adanya aturan-aturan yang
dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga

3

Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

3

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak

3

Belum mengakomodir kebutuhan  pengembangan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Kab. Banyuwangi

3

UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong tranparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kemen PP-PA

4

Masihkurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan

 

 

 

5

Masih rendahnya peran masyarakat dan media dalam perlindungan perempuan dan anak

4

Belum optimalnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah

 

 

 

 

6

Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak

5

Regulasi yang diterbitkan KemenPP DAN PA hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan  pengembangan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupatan Banyuwangi

 

 

 

 

7

Masih rendahnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati serta pemberdayaan perempuan dan anak

 

 

 

 

 

8

Masih rendahnya pemahaman dan kerjasama antar lembaga (baik pemerintah/non pemerintah)

 

 

 

 

 

 

9

Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan , pemantauan dan evaluasi PUG

 

 

 

 

 

 

10

Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengelolah usaha

 

 

 

 

 

 

11

Masih adanya kelompok perempuan yang belum berdaya dari sisi ekonomi, pengetahuan dan ketrampilan

 

 

 

 

 

 

12

Masih sulitnya pemasaran hasil usaha produk olahan kelompok usaha perempuan

 

 

 

 

 

 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

1

Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

1

Maih  fluktuasinya prevalensi kesertaan ber-KB

1

Belum optimalnya  perluasan jangkau pelayanan  ber-KB secra mobile

1

Koordeinasi lintas sektor  dan stake Holder terhadap program KKBPK

2

Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

2

Masih tingginya Unmet Need

2

Semakin berkurangnya Tenaga Fungsional Lapangan KB dalam penyebaran KIE dan Advokasi program KKBPK

2

UU  NO 1o Tahun 2010 dan UU No 54 Tahun 2014 tentang program Kependudukan dan Keluarga Berencana

3

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

3

Tinggimnya pengetahuan tentang KB namun tidak diikuti dengan prilaku untuk menjadi peserta KB

3

Belum maksimalnya penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas sesuai standart kesehatan

3

Adanya Pendataan Keluarga Sejahtera Setiap Tahun yang berisi tentang data Demografi, KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera

4

Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

4

Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (Unmet Need)

4

Program BBJS  masih banyak dimanfaatkan oleh non PUS sehingga tidak berpengaruh pada pelayanan KB

4

Tersedianya fasilitas operasional bagi calon akseptor yang tidak masuk ke BBJS difasilitasi BKKBN propinsi

5

Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

5

Belum maskimalnya  pelayan KB khususnya peserta  di BPJS yang masih PUS

5

Masih kurangnya dan   terbatasnya jumlah dokter obgyn dalam pelayanan  MOW di Rumah sakit

5

Masih adanya pola kemitraan pelayanan dengan  perwakilan BKKBN propinsi jatim utamnaya mengenai pelayanan massal MOW

6

Menurunnya Angka Pernikahan Dini

6

Belum  maksimalnya pelaksanaan pelayanan KB  mantap khususnya MOW oleh Rumah Sakit  secara reguler

6

Belum maksimalnya mamping PUS yang kategori Unmet Need dimasing-masing  desa/kelurahan

6

Masih tersedianya fasilitasi kebutuhkan alokon dari  BKKBN untuk kebutuhan calon akseptor

 

 

7

Belum terpenuhinya pelayanan Unmet Need secara maksimal

7

Belum maksimalnya tenaga dokter dalam pelayanan MOP karena sebgaian sudah masuk sebagai pejabat struktural

7

Adanya Regulasi (Perka) distribusi Alkon dari BKKBN ke SKPD KB dan ke faskes

 

 

8

Masih rendahnya kesadaran PUS dalam pemasangan KB Pria khususnya MOP

8

Masih kurnangya meratanya Tenaga PLKB atau petugas fungsional KB di lapangan

8

Adanya media KIE dan Advokasi bagi pengembangan KKBPK

 

 

9

Masih rendaynya pemakaian kontrasepsi MKJP

9

Pentinnya meningkatkan pengetahuan PUS tentang  kelebihan pemakaian kontrasepsi MKJP dan konversi

9

Adanya sarana dan prasarana dalam menjagkau pelayanan KB di tingkat lini lapanag

 

 

10

Fariaci DO pemakaian  Alokon masih tinggi terutama kondom

10

Masih kecilnya cakupan KIE tentang reproduksi dan Kesehatan reproduksi pada elemen masyarakat

10

Dukungan lintas sektor seperti Depag, Dinkes,Diknas dalam pentinnya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi

 

 

11

Masih tingginya KB Konversi

11

Masih rendahnya pemahanan rasional tentang KB bagai PUS ditinjau dari segi kesehatan

11

Adanya Dukungan Dana

 

 

12

Kurangnya pengetahun Pasangan Usia Subur tentang Reproduksi dan KB

12

Kurang optimalnya promosi Penundaan Usia Perkawinan  dimasarakat

12

Adanya Kebijakan Kursus Pranikah Pendidikan Keluarga

 

 

13

Kurangnya dukungan suami dan budaya Agama yang masih dipegang teguh oleh Pasangan Usia Subur

13

Terbatasnya Tenaga PLKB

13

Adanya Materi KIE yang Memadai Sebagai Bahan Sosialisasi

 

 

14

Masih  adanya usia perwawinan pertama yang masih muda  dan yang usia tua yang beresiko tidak menggunakan kontraseepsi

14

Terbatasnya Sarana Penyuluhan

 

 

 

 

15

Adanya regulasi UU Perkawinan Tahun 1974

 

 

 

 

 

 

16

Masih Tingginya Angka Pernikahan dibawah usia 20 Tahun

 

 

 

 

 

 

17

Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Program KB/KR yang Mandiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Matrik Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Renstra BPPKB Provinsi Jawa Timur

Tabel 3.5.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Sasaran Renstra BPPKB Profinsi Jawa Timur

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

 

Sasaran Jangka Menengah Renstra BPPKB Profinsi Jawa Timur

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Banyuwangi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Menurunya Kesenjangan Pencapaian Pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki

1

Masih sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1

Belum  sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah

1

Adanya kerangka acuan kegiatan

2

Meningkatnya kualitas penanganan berbagai kasus Kekerasan dan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak

2

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak

2

Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak tertangani / melaporkan

2

Adanya aturan-aturan yang
dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga

3

Meningkatnya Kabupaten / Kota Layak Anak

3

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak

3

Kurangnya fasilitasi bermain, berolahraga bagi anak dan remaja di ruang terbuka hijau (RTH) dan Fasilitas umum lainnya

3

UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong tranparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4

Meningkatkan jumlah Pasangan Usia Subur yang mengikuti KB

4

Masihkurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan

4

Belum optimalnya peran serta dan dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta

4

Tersedianya fasilitas operasional bagi calon akseptor yang tidak masuk ke BBJS difasilitasi BKKBN propinsi

5

Menurunnya Angka Pernikahan Dini

5

Masih rendahnya peran masyarakat dan media dalam perlindungan perempuan dan anak

5

Belum optimalnya dukungan anggaran dari Propinsi untuk Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah

5

Masih adanya pola kemitraan pelayanan dengan  perwakilan BKKBN propinsi jatim utamnaya mengenai pelayanan massal MOW

 

 

6

Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak

6

Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

6

Masih tersedianya fasilitasi kebutuhkan alokon dari  BKKBN untuk kebutuhan calon akseptor

 

 

7

Masih rendahnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati serta pemberdayaan perempuan dan anak

7

Program BBJS  masih banyak dimanfaatkan oleh non PUS sehingga tidak berpengaruh pada pelayanan KB

7

Adanya Regulasi (Perka) distribusi Alkon dari BKKBN ke SKPD KB dan ke faskes

 

 

8

Masih rendahnya pemahaman dan kerjasama antar lembaga (baik pemerintah/non pemerintah)

8

Masih kurangnya dan   terbatasnya jumlah dokter obgyn dalam pelayanan  MOW di Rumah sakit

8

Adanya Kebijakan Kursus Pranikah Pendidikan Keluarga

 

 

9

Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan , pemantauan dan evaluasi PUG

9

Belum maksimalnya mamping PUS yang kategori Unmet Need dimasing-masing  desa/kelurahan

9

Adanya Materi KIE yang Memadai Sebagai Bahan Sosialisasi

 

 

10

Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengelolah usaha

10

Belum maksimalnya tenaga dokter dalam pelayanan MOP karena sebgaian sudah masuk sebagai pejabat struktural

 

 

 

 

11

Masih adanya kelompok perempuan yang belum berdaya dari sisi ekonomi, pengetahuan dan ketrampilan

11

Masih kurnangya meratanya Tenaga PLKB atau petugas fungsional KB di lapangan

 

 

 

 

12

Masih sulitnya pemasaran hasil usaha produk olahan kelompok usaha perempuan

12

Pentinnya meningkatkan pengetahuan PUS tentang  kelebihan pemakaian kontrasepsi MKJP dan konversi

 

 

 

 

13

Belum maskimalnya  pelayan KB khususnya peserta  di BPJS yang masih PUS

13

 Terbatasnya Tenaga PLKB

 

 

 

 

14

Belum  maksimalnya pelaksanaan pelayanan KB  mantap khususnya MOW oleh Rumah Sakit  secara reguler

14

Terbatasnya Sarana Penyuluhan

 

 

 

 

15

Belum terpenuhinya pelayanan Unmet Need secara maksimal

 

 

 

 

 

 

16

Masih rendahnya kesadaran PUS dalam pemasangan KB Pria khususnya MOP

 

 

 

 

 

 

17

Masih rendaynya pemakaian kontrasepsi MKJP

 

 

 

 

 

 

18

Fariaci DO pemakaian  Alokon masih tinggi terutama kondom

 

 

 

 

 

 

19

Masih tingginya KB Konversi

 

 

 

 

 

 

20

Masih Tingginya Angka Pernikahan dibawah usia 20 Tahun

 

 

 

 

 

 

21

Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Program KB/KR yang Mandiri.

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi ditinjau  dari :

  1. Gambaran pelayanan  DinasPemberdayaan Perempuan Dan Keluarga BerencanaKabupaten Banyuwangi.
  2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.
  3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra BPPKB Provinsi Jawa Timur.
  4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga BerencanaKabupaten Banyuwangi.
  5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

 

Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara pembobotan dan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.5.4

 

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu strategis

 

NO

Kriteria

Bobot

 
 

(1)

(2)

(3)

 

1

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Prov/Kab/Kota

20

 

2

Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD

10

 

3

Dampak yang ditimbulkan terhadap publik

20

 

4

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

 

5

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

15

 

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

25

 

Penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor diatas maka nilai skala dari masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut :

 

Tabel 3.5.5

Nilai Skala Kriteria Pemilihan Isu-isu dan Hasil Penilainya

NO

Isu Strategis

Nilai skala kriteria ke-

Total skor

1

2

3

4

5

6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Masih sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

20

10

20

10

15

25

100

2

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak

20

10

20

10

15

25

100

3

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak

20

10

20

10

15

25

100

4

Masihkurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan

20

10

20

10

15

25

100

5

Masih rendahnya peran masyarakat dan media dalam perlindungan perempuan dan anak

20

10

20

10

15

20

95

6

Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak

20

10

20

10

15

22

97

7

Masih rendahnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati serta pemberdayaan perempuan dan anak

18

10

20

10

15

22

96

8

Masih rendahnya pemahaman dan kerjasama antar lembaga (baik pemerintah/non pemerintah)

20

10

20

10

13

23

96

9

Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan , pemantauan dan evaluasi PUG

20

10

18

10

14

25

97

10

Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengelolah usaha

20

10

18

10

15

24

97

11

Masih adanya kelompok perempuan yang belum berdaya dari sisi ekonomi, pengetahuan dan ketrampilan

19

10

18

10

14

25

96

12

Masih sulitnya pemasaran hasil usaha produk olahan kelompok usaha perempuan

20

10

17

10

13

25

95

13

Belum maskimalnya  pelayan KB khususnya peserta  di BPJS yang masih PUS

20

10

15

10

15

25

95

14

Belum  maksimalnya pelaksanaan pelayanan KB  mantap khususnya MOW oleh Rumah Sakit  secara reguler

20

10

20

10

15

25

100

15

Belum terpenuhinya pelayanan Unmet Need secara maksimal

20

10

15

10

15

25

95

16

Masih rendahnya kesadaran PUS dalam pemasangan KB Pria khususnya MOP

20

10

20

10

15

20

95

 

17

Masih rendaynya pemakaian kontrasepsi MKJP

20

10

20

10

14

23

97

 

18

Fariasi DO pemakaian  Alokon masih tinggi terutama kondom

20

10

19

10

13

23

95

19

Masih tingginya KB Konversi

18

10

20

10

13

25

96

20

Masih Tingginya Angka Pernikahan dibawah usia 20 Tahun

20

10

20

10

13

25

98

21

Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Program KB/KR yang Mandiri.

19

10

18

10

15

23

95

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

 

  1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

  1. VISI

Merupakangambaranarahpembangunanataukondisimasadepan yang ingindicapaidalamkurunwaktu 5 (lima) tahun yang akandatang. Visi DinasPemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi 2016-2021dilaksanakan melalui analisis dan teahaan pada bab-bab sebelumnya. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi merujuk pada Visi Bupatidan Wakil Bupati Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 sebagai berikut:Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri,  Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Rumusan Visi Kabupaten Banyuwangi tertuang dalam Pokok – pokok dan Penjelasan Visi lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 4.1.1. di bawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1.1

 

 Penyusunan Penjelasan Visi Bupati Terpilih Tahun 2016-2021

 
   

Visi

Pokok-Pokok Visi

Penjelasan Visi

 
 

(1)

(2)

(3)

 

Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri,  Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas
SDM Banyuwangi

Meningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif  tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

 

 

Meningkatnya
perekonomian Daerah

Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

 

 

Masyarakat Banyuwangi
yang semakin sejahtera
berlandaskan semangat
gotong royong

Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

 

 

Kemandirian
Masyarakat & Daerah

Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.

 

 

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan SDM yang berkualitas dengan kemampuan yang optimal mulai dari fisik, mental, dan emosional.

  1.  MISI

Merupakan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Banyuwangi. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana sejalan dengan Misi Kabupaten Banyuwangi. Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah :

  1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
  2. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi tersebut merupakan hasil dari proses perumusan Visi sebagaimana tertuang pada tabel 4.1.2. di bawah ini :

 

Tabel 4.1.2.

 

 Perumusan Misi Baupati Terpilih Tahun 2016-2021

 
   

Visi

Pokok-Pokok Visi

Perumusan Misi

 
 

(1)

(2)

(3)

 

Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri,  Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas
SDM Banyuwangi

Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

 

Meningkatnya
perekonomian Daerah

Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

 

Masyarakat Banyuwangi
yang semakin sejahtera
berlandaskan semangat
gotong royong

 

Kemandirian
Masyarakat & Daerah

 
  1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

 

  1.  Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 4.2.1. di bawah ini :

Tabel 4.2.1.

MISI DAN TUJUAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

MISI

Tujuan

(1)

(2)

Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarusatamaan Gender serta perlindungan perempuan dan anak

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Meningkatkan cakupan kesertaan ber KB

 

Menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui penggerakan dan advokasi

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good and clean governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi

Peningkatan Manajemen Tatakelola Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Profesional

 

  1. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Secara lebih rinci, sasaran dapat dilihat pada table 4.2.2.di bawah ini :

 

Tabel 4.2.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

     

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

1

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender serta perlindungan perempuan dan anak

1

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender

 

2

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2

Meningkatkan cakupan kesertaan ber KB

3

Meningkatnya Cakupan kesertaan ber KB

3

Menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui penggerakan dan advokasi

4

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui penggerakan dan advokasi,

4

Peningkatan Manajemen Tatakelola Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Profesional

5

Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah yang Profesional

 

  1.  Uraian Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran

Penjelasan Uraian Tujuan dan Uraian Sasaran serta Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021, Dapat di lihat pada Tabel 4.2.3. di bawah ini :

 

 

 

Tabel 4.2.3

URAIAN TUJUAN DAN URAIAN SASARAN SERTA INDIKATOR SASARAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

     

Tujuan

Sasaran

Formula Indikator

Satuan

Target

Uraian

Indikator Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender serta perlindungan perempuan dan anak

1

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan trafficking

(Jumlah pengaduan korban  tindak kekerasan dan trafiking yang terselesaikan) / (Jumlah korban  tindak kekerasan dan trafiking  yang melaporkan) X100 %

Persen

65.00

67.00

69.00

71.00

73.00

75.00

 

Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta trafficking

(Jumlah pengaduan korban  tindak kekerasan dan trafiking yang terselesaikan) / (Jumlah korban  tindak kekerasan dan trafiking  yang melaporkan) X100 %

Persen

70.00

72.00

75.00

77.00

79.00

82.00

 

2Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender

Persentase kelompok usaha perempuan mandiri

(Jumlah kelompok usaha perempuan yang mendapatkan binaan  DPPKB Kab. Banyuwangi yang sudah mandiri) / (Jumlah kelompok usaha perempuan yang mendapatkan binaan  DPPKB Kab Banyuwangi  ) X 100 %

Persen

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

35.00

Persentase Organisasi Perempuan Yang Berdaya

 

Persen

65

67

68

73

75

76

       

Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Focal Point Aktif

 

Pesen

67

67

68

70

73

74

2

Meningkatkan cakupan kesertaan ber KB

3

Meningkatnya Cakupan kesertaan ber KB

Persentase cakupan KB aktif

(Jumlah Peserta KB Aktif  ) / (Jumlah Pasangan Usia Subur) X 100 %

Persen

68.00

68.00

69.00

69.00

70.00

70.00

Persentase Layanan Informasi dan Keseharan Reproduksi Remaja (KRR)

 

Persen

85

85

85

85

85

85

3

Menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui penggerakan dan advokasi

4

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui penggerakan dan advokasi,

Angka Laju Pertambahan Penduduk

r = {(Pt /P0)(1/t)-1} x 100

Persen

0.38

0.36

0.35

0.34

0.33

0.32

Keterangan:
r    = Laju pertumbuhan penduduk
Pt  = Jumlah penduduk tahun terakhir
P0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar
t    = Selisih tahun terakhir dengan tahun dasar (jika tahun terakhir 2020 dan tahun dasarnya 2015 maka t= 2020-2015 = 5 tahun)

 

 

 

 

 

 

       

Persentase Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri

 

Persen

68

70

72

74

76

77

4

Menurunkan remaja yang bermasalah dengan sex bebas, Napza termasuk HIV / AIDZ

5

Menurunnya persentase remaja yang bermasalah dengan sex bebas, Napza termasuk HIV / AIDZ

Persentase remaja yang bermasalah dengan sex bebas, Napza termasuk HIV / AIDZ

 

Persen

0.25

0.24

0.23

0.22

0.21

0.20

5

Peningkatan Manajemen Tatakelola Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Profesional

6

Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah yang Profesional

Persentase Kinerja Perkantoran yang Baik

 

Persen

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

 

 

  1. Setrategi dan Kebijakan

Dalam upaya mencapai Tujuan, disusun Strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kebijakan merupakan pendukung strategi sekaligus sebagai arah pijakan yang secara komprehensif melibatkan seluruh sumber daya.

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangiadalah suatu carauntuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

 

  1. Strategi

Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk waktu dankesempatan yangberbeda. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

  1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
  2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
  3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
  4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Lebih jelasnya terkait dengan penentuan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

 

 

 

Tabel 4.3.1.

MATRIK  ANALISA SWOT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

 

PELUANG (OPPORTUNITIES)

ANCAMAN (THREATS)

 

FAKTOR
EKSTERNAL

1

Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana di daerah dengan disediakannya anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana termasuk bagi masyarakat miskin

1

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan bencana

 

 

2

Komitmen Pemkab yang tinggi dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana dengan adanya pengorganisasian dan penggerakan Program-Program Inovasi melalui SK Tim, baik SK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan

2

Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses dan kualitas pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana

 

 

3

Adanya penerapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdampak pada KKG ( Keadilan dan Kesetaran Gender ) melalui Strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak.

3

Ketidakadilan gender yang masih terjadi di lingkungan masyarakat seringkali tidak dianggap sebagai suatu masalah karena kurang adanya kesadaran dan sensitifitas

 

 

4

Adanya kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat mendorong terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal

4

Seringnya terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan dan Aanak

 

 

5

Adanya dukungan aktif upaya pengelolaan usaha produktif berbasis masyarakat

5

Minat Pria untuk ber KB masih rendah

 

FAKTOR
INTERNAL

 

6

Adanya program inovasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana untuk peningkatan kualitas pelayanan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana

6

Remaja yang bermasalah dengan sex bebas Napza termasuk HIV/AIDS akan meningkat

 

 

7

Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik

7

Jumlah penduduk akan meningkat

KEKUATAN (STRENGTHS)

ALTERNATIF STRATEGI (SO)

ALTERNATIF STRATEGI (ST)

1

Terdapat petugas PLKB di setiap kecamatan

1

 

Optimalisasi Koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana sesuai standar

1

 

Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat

2

Tersedianya sarana prasarana, pedoman, petunjuk teknis dan stándar operasional prosedur

3

Adanya regulasi yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana

 

 

 

4

Adanya program inovasi  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana untuk peningkatan kualitas pelayanan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana

 

 

 

 

5

Penerapan informasi dan teknologi yang memedai

 

 

 

 

KELEMAHAN (WEAKNESS)

ALTERNATIFSTRATEGI (WO)

ALTERNATIFSTRATEGI (WT)

1

Terbatasnya tenaga untuk pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

1

Mengoptimalkan dan sinkronisasi perencanaan dan pemanfaatan anggaran

1

Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana

2

Belum optimalnya layanan informasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kecamata Desa/Kelurahan

 

 

 

3

Belum terbentuknya lembaga pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kecamatan

 

 

 

 

4

Belum Optimalnya lembaga Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan

 

 

 

 

5

Belum terbentuknya lembaga Forum anak di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan

 

 

 

 

6

Masih kurangnya fasilitasi bagi perempuan, anak dan remaja

 

 

 

 

7

Belum optimalnya  perluasan jangkau pelayanan  ber-KB secra mobile

 

 

 

 

8

Semakin berkurangnya Tenaga Fungsional Lapangan KB dalam penyebaran KIE dan Advokasi program KKBPK

 

 

 

 

9

Belum maksimalnya penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas sesuai standart kesehatan

 

 

 

 

10

Program BBJS  masih banyak dimanfaatkan oleh non PUS sehingga tidak berpengaruh pada pelayanan KB

 

 

 

 

11

Masih kurangnya dan   terbatasnya jumlah dokter obgyn dalam pelayanan  MOW di Rumah sakit

 

 

 

 

12

Belum maksimalnya mamping PUS yang kategori Unmet Need dimasing-masing  desa/kelurahan

 

 

 

 

13

Belum maksimalnya tenaga dokter dalam pelayanan MOP karena sebgaian sudah masuk sebagai pejabat struktural

 

 

 

 

14

Masih kurnangya meratanya Tenaga PLKB atau petugas fungsional KB di lapangan

 

 

 

 

 

15

Pentinnya meningkatkan pengetahuan PUS tentang  kelebihan pemakaian kontrasepsi MKJP dan konversi

 

 

 

 

16

Masih kecilnya cakupan KIE tentang reproduksi dan Kesehatan reproduksi pada elemen masyarakat

 

 

 

 

17

Masih rendahnya pemahanan rasional tentang KB bagai PUS ditinjau dari segi kesehatan

 

 

 

 

18

Kurang optimalnya promosi Penundaan Usia Perkawinan  dimasarakat

 

 

 

 

19

Regulasi tentang HIV/AIDS   di kelompok kerja (lintas sektor)  belum optimal

 

 

 

 

20

Masih rendahnya pelatihan  penanggulangan HIV/AIDS bagi petugas lapangan

 

 

 

 

21

Belum maksimalnya kegiatan KIE dan Advokasi  dalam media khusus sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS secara rutin

 

 

 

 

22

Belum masksimalnya gerakan penanggulangan yang terintegratif  di dalam SKPD

 

 

 

 

23

Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam penangulangan HIV/AIDS

 

 

 

 

24

Masih rendahnya pelatihan tentang bahaya HIV/AIDS yang bersertifikasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3.2.

PENENTUAN STRATEGI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

               

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

ALTERNATIF STRATEGI

STRATEGI

1

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

1

Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta traficking

1

Mengoptimalkan dan sinkronisasi perencanaan dan pemanfaatan anggaran

1

Meningkatnya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak

2

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender

2

Persentase kelompok usaha perempuan mandiri

2

Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana

2

Penguatan Kelembagaan jaringan kerja perempuan terhadap PUG dan PUHA untuk peningkatan ekonomi produktif

3

Meningkatnya cakupan kesertaan ber KB

3

Persentase cakupan KB aktif

3

Optimalisasi Koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana  sesuai standar

3

Meningkatnya ketahanan dan ekonomi keluarga

4

Menurunnya persentase remaja yang bermasalah dengan seks bebas, Napza, termasuk HIV/AIDS

4

Persentase remaja yang bermasalah dengan sex bebas Napza termasuk HIV/AIDS

4

Meningkatnya kualitas pendataan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

5

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui penggerakan dan advokasi

5

Angka Laju Pertambahan Penduduk

4

Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat

5

Peningkatan penanganan remaja yang bermasalah dengan sex bebas, Napza, termasuk HIV/ AIDS

 

 

  1. Kebijakan

 

Tabel 4.3.3.

MATRIK  TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

           

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

1

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender serta perlindungan perempuan dan anak

1

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

1

Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak serta korban trafiking

 

2

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender

2

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender

2

Peningkatan Layanan Bidang Kesehatan Yang Berkualitas, Merata Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat

3

Meningkatnya cakupan kesertaan ber KB

3

Meningkatnya ketahanan bina keluarga dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga

 

4

Menurunnya persentase remaja yang bermasalah dengan seks bebas, Napza, termasuk HIV/AIDS

4

Kampanye bahaya Sex bebas Napza dan HIV / AIDS

 

5

Angka Laju Pertambahan Penduduk

5

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui kegiatan penggerakan dan advokasi keluarga berencana

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Tabel 4.3.4.

URAIAN KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

           

SETRATEGI

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN

1

Meningkatnya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak

1

Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak serta korban trafiking

1

Program perlindungan perempuan dan anak

2

Penguatan Kelembagaan jaringan kerja perempuan terhadap PUG dan PUHA untuk peningkatan ekonomi produktif

2

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender

1

Program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak

 

 

2

Program peningkatan peran serta dan kesertaan gender dalam pemberdayaan

3

Meningkatnya ketahanan dan ekonomi keluarga

3

Meningkatnya ketahanan bina keluarga dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga

1

Program Keluarga Berencana

 

 

 

2

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

4

Peningkatan penanganan remaja yang bermasalah dengan sex bebas, Napza, termasuk HIV/ AIDS

4

Kampanye bahaya Sex bebas Napza dan HIV / AIDS

1

Program penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

5

Meningkatnya kualitas pendataan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

5

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui kegiatan penggerakan dan advokasi keluarga berencana

1

Program pengendalian penduduk

 

 

2

Program peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

  1. MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

Di dalam Program Lima Tahunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2016-2021 telah tercantum Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana.yang terdiri dari Program, Indikator Kinerja Program, Kondisi Kinerja pada awal RPJMD, capaian kenerja 5 tahun kedepan yang disertai kebutuhan pendanaan.

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan  Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga BerencanaKabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

  1. INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

Terkait dengan kebijakan umum dan program pembangunan, maka Visi Kabupaten Banyuwangi adalah “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.Misi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 adalah:

  1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya,
  2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melaluipertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan local,
  3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan social,
  4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
  5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berbasis (good and clean govemance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Terkait dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan visi misi di atas, maka program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangimendukung pada Misi Pertama yaitu”Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya ”  dan Misi ke Empat yaitu Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahunmendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dansasaran RPJMD.Sesuai dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini maka disusunlah Matriks Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD lebih jelasnya

dapar dilihat pada Tabel di bawah ini :

 

Tabel 6.1.

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  SASARAN RPJMD

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

     

Tujuan

Sasaran

Satuan

Tahun Dasar 2015

Target

Kondisi Kinerja akhir periode

Uraian

Indikator Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender serta perlindungan perempuan dan anak

1

Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender

Persentase kelompok usaha perempuan mandiri

Persen

  14.29

  15.00

  20.00

  25.00

  30.00

  35.00

  35.00

 

2

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking

Persen

  68.81

  70.00

  72.00

  75.00

  77.00

  79.00

  82.00

2

Meningkatkan cakupan kesertaan ber KB

1

Meningkatnya Cakupan kesertaan ber KB

Persentase cakupan KB aktif

Persen

67.50

68.00

68.00

69.00

69.00

70.00

70.00

 

 

2

Menurunnya persentase remaja yang bermasalah dengan seks bebas, Napza, termasuk HIV/AIDS

Persentase remaja yang bermasalah dengan sex bebas Napza termasuk HIV/AIDS

Persen

-

0.25

0.24

0.23

0.22

0,21

0.21

3

Menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui penggerakan dan advokasi

3

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui penggerakan dan advokasi,

Angka Laju Pertambahan Penduduk

Persen

0.38

0.38

0.36

0.35

0.34

0.33

0.32

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

BAB VII

PENUTUP

 

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuaan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 - 2021 merupakan acuanbagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuaan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Dalam Renstra ini telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuaan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangidalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi  tahun 2016 - 2021.

Renstra ini juga merupakan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuaan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.yang tetap mengacu pada Rencana Kerja PemerintahKabupaten Banyuwangi.Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuaan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi ini program – program yang akan dilaksanakan bisa lebih terarah dalam rangka mencapai tujuan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 - 2021.

 

Banyuwangi,      Oktober  2016

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI

                     

 

 

Drs. H. MUHAMAD PUA JIWA, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 198603 1 130